Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengaku telah membereskan sejumlah persoalan tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam 100 hari kepemimpinannya, ia mengaku telah membenahi praktik jual beli titik dapur, keberadaan yayasan perantara atau calo, hingga pengadaan barang yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan program.
Dia menjelaskan, pada era kepemimpinan BGN sebelumnya, ada yayasan yang tidak memiliki peran dalam pembangunan maupun operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan tersebut diduga hanya menjadi perantara untuk memperoleh titik dapur dan meminta potongan dari setiap porsi makanan yang disalurkan.
"Yang terjadi adalah banyak oknum di BGN Pusat yang lama, itu kemudian dia bikin banyak yayasan, titik-titik, tapi tidak punya uang. Sementara orang yang ingin bangun dapur, tidak punya akses untuk bisa dapat titik ke BGN,” kata Sudaryono dalam Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN di Jakarta, Kamis (29/10).
Menurut Sudaryono, yayasan perantara itu kemudian meminta potongan Rp 500 hingga Rp 1.500 untuk setiap porsi makanan yang disalurkan. Praktik tersebut dinilai berpotensi mengurangi anggaran yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan penerima manfaat.
Ia menyebut, berdasarkan catatan kejaksaan, terdapat sekitar 560 hingga 600 dapur yang terafiliasi dengan praktik tersebut. Namun, ia tidak merinci identitas yayasan maupun status hukum masing-masing pihak.
"Maka di era kita sekarang, itu kita bersihkan semua, kita tidak peduli dengan yayasan itu punya siapa. Selama yayasan itu tidak ada peranan, kita bersihkan semua," tegasnya.
Sudaryono mengatakan, BGN kini memperbarui perjanjian kerja sama dengan mitra untuk memeriksa kembali peran yayasan dan memastikan pihak yang menjalankan dapur tidak dirugikan.
Ia menegaskan, pembenahan tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan hubungan pribadi dengan pihak-pihak yang terlibat.
"Pertaruhan programnya jauh lebih besar daripada hanya sekadar perkawanan. Minta maaf urusan ini saya tidak bisa tindak lanjuti,” ujar Sudaryono.
Selain persoalan yayasan perantara, Sudaryono menyoroti pengadaan barang yang dinilainya tidak masuk akal. Ia mencontohkan pengadaan kaus kaki, seprai, dan sejumlah barang lain yang menurutnya tidak memiliki urgensi jelas dalam pelaksanaan MBG.
BGN juga membatalkan rencana pengadaan layar LED senilai Rp 535,3 miliar pada hari kedua setelah Sudaryono mulai memimpin lembaga tersebut. Ia mengaku telah meminta jajaran BGN menghentikan pengadaan itu karena dinilai tidak sesuai dengan prioritas program.
"Begitu datang hari kedua, saya dengan Bu Waka, Pak Waka, dan semua Eselon 1 kami, kami putuskan batalkan. Sudah diperintah batalkan saja," ujar dia.
Sudaryono mengatakan, pembenahan pengadaan dilakukan bersamaan dengan penertiban tata kelola dapur dan penggunaan anggaran. Ia menilai program MBG harus dijalankan dengan mekanisme yang memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat.
Ia juga menyoroti praktik pembayaran insentif kepada dapur yang sudah dihentikan operasionalnya. Menurutnya, pada tata kelola sebelumnya, terdapat dapur yang tetap menerima insentif Rp 6 juta per hari meskipun tidak beroperasi karena terkena penghentian sementara.
Dalam aturan yang diterapkan di bawah kepemimpinannya, insentif dapur yang dihentikan operasionalnya juga harus dihentikan.
"Maka di era yang sekarang, dapur ditutup maka insentifnya harus juga berhenti. Itu jelas, clear," kata dia.
Komentar (0)