Jakarta (ANTARA) - Februari 1858, di sebuah gubuk di Dodinga, Halmahera, antropolog ternama Alfred Russel Wallace terbaring dengan tubuh yang bergantian menggigil dan berkeringat. Malaria menahannya berhari-hari di desa kecil yang dikepung bukit rendah itu.
Di sela demam, gagasan tentang seleksi alam melintas di kepalanya, lalu ia tulis dan kirimkan kepada Charles Darwin di Inggris.
Makalah itu bertanda Ternate, sehingga dunia mengira teori evolusi lahir di pulau rempah tersebut. Jurnal lapangan Wallace yang tersimpan di Linnean Society London mencatat hal lain: sepanjang Februari ia berada di Halmahera, sakit, dan baru kembali ke Ternate pada 1 Maret. Untuk demamnya, juga demam para pembantunya, ia mengandalkan kina.
Seabad kemudian, malaria masih menjadi musuh terbesar kesehatan negeri yang baru merdeka. Pada 12 November 1959, Presiden Soekarno menyemprotkan DDT (pestisida sintetis) di rumah warga Desa Kalasan, Yogyakarta, menandai dimulainya pembasmian malaria secara nasional.
Lima tahun berselang sekitar 63 juta penduduk terlindungi, dan tanggal itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Penyemprotan massal tersebut menyisir rumah-rumah di Jawa, Bali, dan Lampung.
Timur menunggu lebih lama. Hingga 2026, sekitar 80 persen kabupaten/kota sudah dinyatakan bebas malaria, sementara 95 persen kasus nasional terkumpul di Tanah Papua. Sepanjang 2025 Kementerian Kesehatan mencatat 706.297 kasus, angka yang melonjak karena petugas makin gencar menemukan kasus di lapangan dan pelaporan kian tertib secara digital.
Penyakit yang menemani Wallace di Halmahera itu masih bermukim di timur, dan kini pemerintah menyiapkan senjata yang belum pernah dimiliki Indonesia: vaksin buatan sendiri.
Seusai rapat terbatas di Istana, Selasa (27/10), Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menanyakan perkembangan vaksin malaria dan meminta risetnya dikebut. BRIN, bersama Kementerian Kesehatan dan Bio Farma, berharap prosesnya bisa tiga tahun lebih cepat dari jadwal semestinya.
Celah Vivax
Sebelumnya, dunia sudah punya dua vaksin malaria yang direkomendasikan WHO, RTS,S dan R21. Keduanya dirancang untuk Plasmodium falciparum, jenis parasit paling mematikan yang mendominasi Afrika, dan tidak melindungi dari parasit malaria lain bernama Plasmodium vivax, penyebab sakit terbanyak di Asia Tenggara.
Arif menyebut parasit malaria di Indonesia memiliki karakter yang agak berbeda, dan vaksin untuk vivax belum tersedia di mana pun. Karena itu, Presiden menekankan soal apa yang bisa Indonesia sumbangkan bagi dunia.
Bagi Papua, celah itu terasa sangat dekat. Studi di Timika pada 2004-2005 mencatat 37 persen kasus malaria terkonfirmasi disebabkan vivax, dan pada bayi di bawah satu tahun vivax murni justru menjadi penyebab terbanyak. Vivax yang kebal klorokuin pertama kali dilaporkan dari Papua pada 1989, dan kawasan ini kemudian dikenal dengan tingkat vivax resisten obat tertinggi di dunia.
Penelitian lanjutan di rumah sakit Timika bahkan mengaitkan vivax multiresisten dengan malaria berat hingga kematian, terutama pada anak kecil. Selama puluhan tahun vivax dianggap malaria yang jinak. Dari Papua, anggapan itu dikoreksi.
Baca juga: Presiden minta BRIN percepat riset vaksin malaria
Vaksin vivax buatan Indonesia tidak sedang mengejar ketertinggalan. Ia mengisi ruang yang belum digarap oleh negara mana pun, dengan bahan riset yang justru paling melimpah di wilayah sendiri. Keunggulan riset kerap lahir dari kedekatan dengan masalahnya, dan hanya sedikit negara yang sedekat Indonesia dengan vivax yang resisten.
Vaksin ini juga melengkapi strategi Kementerian Kesehatan yang selama ini bertumpu pada penemuan kasus, pengobatan, dan pengendalian nyamuk untuk mencapai target bebas malaria pada 2030. Kandidat vaksin yang paling maju baru memasuki tahap praklinis, sementara sebagian lainnya masih berada pada tahap pembuktian konsep.
Percepatan target tiga tahun akan terwujud bila jalur uji klinis, evaluasi BPOM, dan kapasitas produksi Bio Farma disiapkan sejak sekarang, serta berjalan beriringan dengan riset laboratorium.
Obat Kina
Indonesia pernah menjadi tumpuan dunia dalam urusan obat malaria, dan obat itu berasal dari tumbuhan. Pohon kina dari Pegunungan Andes, Amerika Selatan, diaklimatisasi di Jawa sejak pertengahan abad ke-19.
Pada 29 Juni 1896, berdirilah Bandoengsche Kininefabriek di Bandung, yang hingga 1942 tercatat sebagai pabrik kina terbesar di dunia.
Ketika Jawa jatuh ke tangan Jepang, pasukan Sekutu yang bertempur di medan malaria Pasifik kehilangan sumber kina utamanya. Di Papua, operasi militer di Milne Bay bahkan sempat terhenti berbulan-bulan pada akhir 1942 akibat disiplin antimalaria yang lemah dan pasokan obat yang tidak memadai.
Warisan itu menyisakan pelajaran sederhana: kekayaan hayati baru akan menjadi kekuatan setelah diuji, distandardisasi, dan diproduksi.
Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Indonesia memiliki sekitar 30.000 jenis tumbuhan berpotensi obat. Sekitar 18.000 di antaranya sudah dipakai sebagai jamu, 71 naik kelas menjadi obat herbal terstandar (OHT), dan baru 20 yang berstatus fitofarmaka, yakni obat bahan alam yang telah lolos uji klinis pada manusia.
Dengan piramida yang begitu runcing, 19 kandidat fitofarmaka yang disebutkan Arif memiliki bobot yang sangat besar. Bila seluruhnya lolos, jumlah fitofarmaka nasional nyaris berlipat dua. Saat ini, kandidat-kandidat tersebut berstatus OHT dan tengah menjalani uji klinis.
BRIN juga baru menjalin kerja sama dengan National Institute of Food and Drug Safety (NIFDS), lembaga pengawas obat dan makanan Korea Selatan. Fokus awal kerja sama ini adalah standardisasi herbal dan studi senyawa penanda yang diisolasi dari tanaman obat. Standardisasi itulah titik kritis yang selama ini menahan jamu tetap bertahan sebatas jamu.
Taruhannya melampaui sekadar rak apotek. Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini, pada Juli lalu menyebutkan bahwa ketergantungan pada bahan baku obat impor masih berada di angka sekitar 95 persen, dengan sebagian besar didatangkan dari Tiongkok dan India. Fitofarmaka termasuk sedikit dari sedikit jalan keluar yang bahan bakunya dapat ditanam langsung di dalam negeri.
Vaksin malaria dan fitofarmaka tampak seperti dua kabar yang terpisah, padahal benang merahnya serupa. Keduanya bertumpu pada kekhasan Indonesia: parasit yang tidak digarap dunia dan tanaman yang belum tuntas diuji di negeri sendiri.
Arif menuturkan, Presiden menekankan kemandirian obat sebagai hal yang harus segera diwujudkan. Anggapan yang realistis justru lahir karena Indonesia tidak perlu bertarung di gelanggang yang sudah dikuasai oleh produsen-produsen besar dunia. Indonesia dapat berangkat dari bahan-bahan yang hanya ada, atau paling banyak tersedia, di halaman sendiri.
Baca juga: BPOM: Indonesia baru miliki 71 produk Obat Herbal Terstandar
Kina pernah membuktikannya lebih dari seabad lalu, meski keuntungannya kala itu justru mengalir ke negeri lain.
Pekerjaan berikutnya kini berada di hilir. Formularium Fitofarmaka yang diluncurkan Kementerian Kesehatan pada 2022 telah membuka jalan bagi pemakaian fitofarmaka di fasilitas kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia (PDHMI) pun mendorong langkah lanjutan, yakni masuknya fitofarmaka ke dalam Formularium Nasional agar dapat diresepkan secara luas kepada pasien JKN.
Obat yang lolos uji klinis membutuhkan pembeli pertama, dan sistem jaminan kesehatan adalah pembeli terbesar di negeri ini.
Hal serupa berlaku bagi vaksin. Kepastian serapan dari program imunisasi nasional akan menentukan seberapa cepat Bio Farma berani menyiapkan lini produksinya.
Seratus enam puluh delapan tahun setelah Wallace menggigil di Dodinga, Halmahera dan Papua masih menanti penawar yang diracik di laboratorium negeri sendiri.
Dua pekan lagi Hari Kesehatan Nasional akan diperingati. Hari bersejarah yang lahir dari aksi perang melawan malaria di Jawa. Perang yang tersisa kini ada di bagian timur Indonesia, dan kali ini senjatanya sedang disiapkan di dalam negeri sendiri.
Baca juga: BRIN tekankan pengendalian penyakit pascabencana tak bisa dipukul rata
Baca juga: Peneliti Australia temukan cara baru cegah Malaria
Baca juga: Perkuat kolaborasi, Indonesia bertekad Bebas Malaria 2030
Di sela demam, gagasan tentang seleksi alam melintas di kepalanya, lalu ia tulis dan kirimkan kepada Charles Darwin di Inggris.
Makalah itu bertanda Ternate, sehingga dunia mengira teori evolusi lahir di pulau rempah tersebut. Jurnal lapangan Wallace yang tersimpan di Linnean Society London mencatat hal lain: sepanjang Februari ia berada di Halmahera, sakit, dan baru kembali ke Ternate pada 1 Maret. Untuk demamnya, juga demam para pembantunya, ia mengandalkan kina.
Seabad kemudian, malaria masih menjadi musuh terbesar kesehatan negeri yang baru merdeka. Pada 12 November 1959, Presiden Soekarno menyemprotkan DDT (pestisida sintetis) di rumah warga Desa Kalasan, Yogyakarta, menandai dimulainya pembasmian malaria secara nasional.
Lima tahun berselang sekitar 63 juta penduduk terlindungi, dan tanggal itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Penyemprotan massal tersebut menyisir rumah-rumah di Jawa, Bali, dan Lampung.
Timur menunggu lebih lama. Hingga 2026, sekitar 80 persen kabupaten/kota sudah dinyatakan bebas malaria, sementara 95 persen kasus nasional terkumpul di Tanah Papua. Sepanjang 2025 Kementerian Kesehatan mencatat 706.297 kasus, angka yang melonjak karena petugas makin gencar menemukan kasus di lapangan dan pelaporan kian tertib secara digital.
Penyakit yang menemani Wallace di Halmahera itu masih bermukim di timur, dan kini pemerintah menyiapkan senjata yang belum pernah dimiliki Indonesia: vaksin buatan sendiri.
Seusai rapat terbatas di Istana, Selasa (27/10), Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menanyakan perkembangan vaksin malaria dan meminta risetnya dikebut. BRIN, bersama Kementerian Kesehatan dan Bio Farma, berharap prosesnya bisa tiga tahun lebih cepat dari jadwal semestinya.
Celah Vivax
Sebelumnya, dunia sudah punya dua vaksin malaria yang direkomendasikan WHO, RTS,S dan R21. Keduanya dirancang untuk Plasmodium falciparum, jenis parasit paling mematikan yang mendominasi Afrika, dan tidak melindungi dari parasit malaria lain bernama Plasmodium vivax, penyebab sakit terbanyak di Asia Tenggara.
Arif menyebut parasit malaria di Indonesia memiliki karakter yang agak berbeda, dan vaksin untuk vivax belum tersedia di mana pun. Karena itu, Presiden menekankan soal apa yang bisa Indonesia sumbangkan bagi dunia.
Bagi Papua, celah itu terasa sangat dekat. Studi di Timika pada 2004-2005 mencatat 37 persen kasus malaria terkonfirmasi disebabkan vivax, dan pada bayi di bawah satu tahun vivax murni justru menjadi penyebab terbanyak. Vivax yang kebal klorokuin pertama kali dilaporkan dari Papua pada 1989, dan kawasan ini kemudian dikenal dengan tingkat vivax resisten obat tertinggi di dunia.
Penelitian lanjutan di rumah sakit Timika bahkan mengaitkan vivax multiresisten dengan malaria berat hingga kematian, terutama pada anak kecil. Selama puluhan tahun vivax dianggap malaria yang jinak. Dari Papua, anggapan itu dikoreksi.
Baca juga: Presiden minta BRIN percepat riset vaksin malaria
Vaksin vivax buatan Indonesia tidak sedang mengejar ketertinggalan. Ia mengisi ruang yang belum digarap oleh negara mana pun, dengan bahan riset yang justru paling melimpah di wilayah sendiri. Keunggulan riset kerap lahir dari kedekatan dengan masalahnya, dan hanya sedikit negara yang sedekat Indonesia dengan vivax yang resisten.
Vaksin ini juga melengkapi strategi Kementerian Kesehatan yang selama ini bertumpu pada penemuan kasus, pengobatan, dan pengendalian nyamuk untuk mencapai target bebas malaria pada 2030. Kandidat vaksin yang paling maju baru memasuki tahap praklinis, sementara sebagian lainnya masih berada pada tahap pembuktian konsep.
Percepatan target tiga tahun akan terwujud bila jalur uji klinis, evaluasi BPOM, dan kapasitas produksi Bio Farma disiapkan sejak sekarang, serta berjalan beriringan dengan riset laboratorium.
Obat Kina
Indonesia pernah menjadi tumpuan dunia dalam urusan obat malaria, dan obat itu berasal dari tumbuhan. Pohon kina dari Pegunungan Andes, Amerika Selatan, diaklimatisasi di Jawa sejak pertengahan abad ke-19.
Pada 29 Juni 1896, berdirilah Bandoengsche Kininefabriek di Bandung, yang hingga 1942 tercatat sebagai pabrik kina terbesar di dunia.
Ketika Jawa jatuh ke tangan Jepang, pasukan Sekutu yang bertempur di medan malaria Pasifik kehilangan sumber kina utamanya. Di Papua, operasi militer di Milne Bay bahkan sempat terhenti berbulan-bulan pada akhir 1942 akibat disiplin antimalaria yang lemah dan pasokan obat yang tidak memadai.
Warisan itu menyisakan pelajaran sederhana: kekayaan hayati baru akan menjadi kekuatan setelah diuji, distandardisasi, dan diproduksi.
Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Indonesia memiliki sekitar 30.000 jenis tumbuhan berpotensi obat. Sekitar 18.000 di antaranya sudah dipakai sebagai jamu, 71 naik kelas menjadi obat herbal terstandar (OHT), dan baru 20 yang berstatus fitofarmaka, yakni obat bahan alam yang telah lolos uji klinis pada manusia.
Dengan piramida yang begitu runcing, 19 kandidat fitofarmaka yang disebutkan Arif memiliki bobot yang sangat besar. Bila seluruhnya lolos, jumlah fitofarmaka nasional nyaris berlipat dua. Saat ini, kandidat-kandidat tersebut berstatus OHT dan tengah menjalani uji klinis.
BRIN juga baru menjalin kerja sama dengan National Institute of Food and Drug Safety (NIFDS), lembaga pengawas obat dan makanan Korea Selatan. Fokus awal kerja sama ini adalah standardisasi herbal dan studi senyawa penanda yang diisolasi dari tanaman obat. Standardisasi itulah titik kritis yang selama ini menahan jamu tetap bertahan sebatas jamu.
Taruhannya melampaui sekadar rak apotek. Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini, pada Juli lalu menyebutkan bahwa ketergantungan pada bahan baku obat impor masih berada di angka sekitar 95 persen, dengan sebagian besar didatangkan dari Tiongkok dan India. Fitofarmaka termasuk sedikit dari sedikit jalan keluar yang bahan bakunya dapat ditanam langsung di dalam negeri.
Vaksin malaria dan fitofarmaka tampak seperti dua kabar yang terpisah, padahal benang merahnya serupa. Keduanya bertumpu pada kekhasan Indonesia: parasit yang tidak digarap dunia dan tanaman yang belum tuntas diuji di negeri sendiri.
Arif menuturkan, Presiden menekankan kemandirian obat sebagai hal yang harus segera diwujudkan. Anggapan yang realistis justru lahir karena Indonesia tidak perlu bertarung di gelanggang yang sudah dikuasai oleh produsen-produsen besar dunia. Indonesia dapat berangkat dari bahan-bahan yang hanya ada, atau paling banyak tersedia, di halaman sendiri.
Baca juga: BPOM: Indonesia baru miliki 71 produk Obat Herbal Terstandar
Kina pernah membuktikannya lebih dari seabad lalu, meski keuntungannya kala itu justru mengalir ke negeri lain.
Pekerjaan berikutnya kini berada di hilir. Formularium Fitofarmaka yang diluncurkan Kementerian Kesehatan pada 2022 telah membuka jalan bagi pemakaian fitofarmaka di fasilitas kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia (PDHMI) pun mendorong langkah lanjutan, yakni masuknya fitofarmaka ke dalam Formularium Nasional agar dapat diresepkan secara luas kepada pasien JKN.
Obat yang lolos uji klinis membutuhkan pembeli pertama, dan sistem jaminan kesehatan adalah pembeli terbesar di negeri ini.
Hal serupa berlaku bagi vaksin. Kepastian serapan dari program imunisasi nasional akan menentukan seberapa cepat Bio Farma berani menyiapkan lini produksinya.
Seratus enam puluh delapan tahun setelah Wallace menggigil di Dodinga, Halmahera dan Papua masih menanti penawar yang diracik di laboratorium negeri sendiri.
Dua pekan lagi Hari Kesehatan Nasional akan diperingati. Hari bersejarah yang lahir dari aksi perang melawan malaria di Jawa. Perang yang tersisa kini ada di bagian timur Indonesia, dan kali ini senjatanya sedang disiapkan di dalam negeri sendiri.
Baca juga: BRIN tekankan pengendalian penyakit pascabencana tak bisa dipukul rata
Baca juga: Peneliti Australia temukan cara baru cegah Malaria
Baca juga: Perkuat kolaborasi, Indonesia bertekad Bebas Malaria 2030
Komentar (0)