JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik saat menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus serta kantor PT Djarum pada Rabu (28/10/2026). Penggeledahan tersebut dilakukan terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang melibatkan penerimaan negara dari sektor cukai.
“Penggeledahan saat ini masih berlangsung. Beberapa barang yang diamankan di antaranya dokumen dan barang bukti elektronik, di mana perkara ini diduga berkaitan dengan penerimaan negara dari bidang cukai,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (28/10/2026).
Budi menyebutkan, pengembangan kasus ini berfokus pada dugaan penyimpangan atau permainan dalam penetapan maupun penyaluran pita cukai.
“Yang pasti dugaan awal dari penyidikan perkara ini berkaitan dengan penerimaan negara dari cukai di PT Djarum,” ujarnya.
Budi belum merinci lebih jauh perihal konstruksi perkara tersebut. Menurutnya, pendalaman materi kasus akan terus dilakukan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.
Baca Juga:Profil Wakil Gubernur Babel Hellyana yang Diberhentikan Sementara terkait Kasus Ijazah“Apakah nanti ada dugaan kickback atau pemberian yang dilakukan oleh pihak PT Djarum kepada oknum-oknum di Bea Cukai terkait pita cukai, itu yang sedang didalami,” ucapnya.
Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan DJBC. Seiring dengan hal itu, lembaga antirasuah tersebut telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru.
“KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara terkait Bea Cukai dengan menerbitkan sprindik baru per Oktober 2026,” jelas Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.
Sejalan dengan penerbitan sprindik tersebut, tim penyidik langsung bergerak melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum.
Komentar (0)