Banpres Rp125 Miliar untuk Penanganan Karhutla Jambi Disalurkan

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp125 miliar. Bantuan ini guna mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi.

“Alhamdulillah Bapak Presiden mempunyai perhatian khusus kepada masyarakat Jambi. Sudah dua kali turun Banpres, bantuan presiden yang pertama sejumlah Rp85 miliar dan kemudian minggu yang lalu juga ada Banpres tahap kedua sebesar 40 miliar. Jadi total 125 miliar,” ujar Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Jambi bersama Gubernur Al Haris serta jajaran TNI-Polri dan kepala daerah, Selasa, 27 Oktober 2026.
 

Raja Juli menjelaskan, alokasi tahap pertama sebesar Rp85 miliar telah disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan empat kabupaten, yaitu Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, serta Sarolangun. Sementara itu, bantuan tahap kedua sebesar Rp40 miliar dikucurkan untuk Kabupaten Merangin, Muaro Jambi, Tebo, dan Bungo.

Menhut mengimbau para kepala daerah agar memanfaatkan anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel. Sekaligus mengedepankan pendampingan dari aparat penegak hukum sejak dini.

“Terus berkoordinasi dengan Pak Kapolda dan Pak Kajati, jangan sampai nanti malah jadi masalah di kemudian hari, mohon pendampingannya dari sejak dini, dilakukan secara transparan dan akuntabel,” kata Raja Juli.


Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (kiri). Foto: Dok. Kemenhut.

Dana Banpres tersebut dapat dimanfaatkan untuk operasional penanganan karhutla, pengadaan peralatan, hingga mitigasi jangka panjang seperti pembuatan sumur bor serta dukungan kesehatan masyarakat. Nilai ini berada di luar dukungan operasional APBN lain seperti pengerahan helikopter water bombing, Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), dan pasukan darat.

“Di luar tentu anggaran APBN lainnya dari kementerian kehutanan, di dana siap pakai di BNPB dari Kementerian Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi insya Allah kami pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG tidak pernah tinggal diam, tidak pernah cuci tangan, lepas tangan,” kata Raja Juli.

Menhut juga menggarisbawahi bahwa upaya penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab kolektif seluruh pihak. Dia turut mengimbau masyarakat untuk tidak lagi membuka lahan dengan cara dibakar.

“Ini adalah tanggung jawab kolektif kita dan oleh karena itu sekaligus saya meminta kepada masyarakat ya agar tidak lagi membakar hutan dan lahan,” kata Raja Juli.