Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengakui pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih tertinggal dalam memasok kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Cak Imin menjelaskan, kondisi itu terjadi karena pelaksanaan MBG pada tahap awal dikejar waktu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
“Ini tahap awal ya, tahap awal yang namanya BGN itu dikejar waktu. Dikejar waktu harus untuk memenuhi konsumsi cepat,” ungkap Cak Imin saat ditemui wartawan usai menghadiri Penganugerahan Mandaya Awards dan Innovilleague 2026 di Plaza BP Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa (27/10).
Akibatnya, pemasok yang mampu menyediakan bahan baku dengan cepat dan dalam jumlah besar lebih mudah masuk ke rantai pasok program tersebut.
“Ya yang paling refleks adalah yang paling mudah menyediakan bahan baku,” sambungnya.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin usai merespons hasil survei Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang menunjukkan keterlibatan UMKM dalam ekosistem MBG masih minim.
Berdasarkan kajian INDEF yang dipublikasikan pada 19 Oktober 2026, hanya 5 persen UMKM formal dan 1 persen UMKM informal dari sekitar 1.800 responden yang telah bermitra atau sedang menjajaki kemitraan dengan program MBG.
Menurut Cak Imin, keterbatasan skala usaha menjadi salah satu kendala yang membuat UMKM kesulitan bersaing dengan pemasok lain.
“Nah, titik lemah karena yang mudah adalah yang menyediakan bahan baku, di situ kadang-kadang UMKM ketinggalan,” kata dia.
Menurut Cak Imin, UMKM umumnya memiliki skala usaha yang lebih kecil sehingga tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan program dalam waktu singkat. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu menyesuaikan diri dengan standar belanja pemerintah.
“Kalah cepat, baik dari segi skalanya, UMKM itu skalanya biasanya kecil, maupun dari segi kecepatan dan standar pembelanjaan pemerintahan,” kata dia.
Karena itu, Cak Imin menjelaskan pemerintah berupaya mengubah mekanisme belanja agar semakin banyak UMKM dapat terserap dalam rantai pasok MBG.
Ia menyebut telah beberapa kali menggelar rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk membahas perubahan mekanisme tersebut.
“Standar pembelanjaan pemerintahan ini karena itu saya sudah bersama Pak Zul beberapa kali rapat memutuskan pokoknya sudah harus terus direvisi, diupayakan perubahan agar UMKM terserap,” terangnya.
Dia menilai, upaya memperluas keterlibatan UMKM membutuhkan waktu karena pelaku usaha perlu menyesuaikan kapasitas dan kemampuan produksi dengan kebutuhan program.
“Karena memang butuh waktu UMKM menyesuaikan, BGN menyesuaikan secara capacity, kemudian kompetensi, daya jangkau, kemudian jumlah produksi,” tandasnya.
Komentar (0)