Prabowo Teken Perpres 107 Tahun 2026, Pemerintah Ambil Alih Pengadaan Minyak, BBM, dan LPG

JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah mengambil langkah baru untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026, pengadaan minyak mentah (crude oil), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) akan dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan negara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani aturan tersebut. Nantinya, badan layanan umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah akan menjadi pihak yang menangani pengadaan pasokan energi dari negara lain.

Dengan mekanisme baru ini, pemerintah ingin memperkuat posisi Indonesia dalam mendapatkan pasokan energi, sekaligus mengantisipasi risiko gangguan distribusi akibat situasi geopolitik global.

"Jadi nanti perpres ini nanti negara yang akan melakukan deal dengan negara-negara lain. Kita tahu, nantinya adalah BLU yang ditugaskan," kata Bahlil, dikutip Selasa (27/10/2026).

Kebijakan tersebut menjadi perubahan penting dalam mekanisme pengadaan energi yang selama ini banyak dilakukan melalui transaksi bisnis antara Pertamina dan pemasok internasional.

Pemerintah berharap keterlibatan negara dapat memberikan keleluasaan lebih besar dalam menentukan sumber pasokan, mempercepat proses pengadaan, serta menjaga ketersediaan energi untuk kebutuhan masyarakat dan industri dalam negeri.

BACA JUGA:BULOG Siap Jadi Penyangga Ekosistem Jagung Nasional, Lindungi Petani dan Jaga Keberlanjutan Usaha Peternak

Prabowo Perintahkan Pemerintah Siapkan Alternatif Pasokan Energi

Bahlil menjelaskan, pemerintah telah menggelar rapat intensif selama beberapa hari untuk membahas ketahanan energi nasional. Pembahasan tersebut mencakup ketersediaan minyak mentah, BBM, LPG, hingga kebutuhan bahan baku bagi industri dalam negeri.

Salah satu perhatian utama pemerintah adalah kondisi geopolitik internasional, terutama ketegangan di kawasan Timur Tengah. 

Wilayah tersebut memiliki peran penting dalam perdagangan energi dunia sehingga konflik berkepanjangan berpotensi mengganggu pasokan dan memengaruhi harga minyak serta produk energi lainnya.

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, Presiden Prabowo meminta jajaran terkait menyiapkan alternatif pasokan, termasuk jika terjadi situasi yang paling buruk.

"Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi alternatif-alternatif yang paling terjelek pun untuk bagaimana bisa mendapatkan sumber-sumber energi," ujar Bahlil.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin mengurangi risiko ketergantungan pada jalur atau negara pemasok tertentu. 

Dengan memiliki lebih banyak pilihan sumber energi, Indonesia diharapkan tetap bisa memenuhi kebutuhan domestik apabila terjadi gangguan perdagangan internasional.