Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai pembentukan panitia seleksi (pansel) calon anggota KPU dan Bawaslu sebaiknya dilakukan setelah Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru disahkan.
Pasalnya, aturan tersebut berpotensi mengubah komposisi penyelenggara pemilu dan menjadi acuan dalam proses seleksi untuk menghadapi Pemilu 2029.
Advertisement
Pria yang akrab disapa Rifqi ini mengatakan, pemerintah memiliki dua skenario dalam menyiapkan rekrutmen anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP. Opsi pertama, pemerintah membentuk pansel dengan mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebelum aturan baru disahkan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pengiriman nama calon anggota KPU dan Bawaslu ke DPR menunggu pengesahan aturan baru tersebut.
"Karena di dalam undang-undang baru, amat memungkinkan terjadi perubahan komposisi pimpinan atau anggota KPu dan Bawaslu, kata Rifqi kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).
Skenario kedua, kata Politikus NasDem ini, adalah membentuk pansel setelah aturan baru disahkan agar proses seleksi mengacu pada ketentuan terbaru untuk Pemilu 2029.
"Skenario kedua atau skenario paling aman adalah pembentukan pansel setelah undang-undang baru disahkan, karena yang pertama materi seleksi akan mengacu kepada ketentuan undang-undang pemilu yang baru yang akan menjadi rujukan bagi para penyelenggara pemilu baik di KPU maupun Bawaslu dalam mereka bekerja menjalankan Pemilu 2029 yang akan datang," jelas dia.
"Perdebatan soal waktu menjadi tidak relevan lagi karena di undang-undang baru kita belum tahu nanti berapa lama masa tahapan, termasuk bagaimana mandatori berapa lama kemudian proses seleksi itu akan dilakukan oleh pansel dan DPR berdasarkan ketentuan undang-undang pemilu yang baru," sambungnya.
Komentar (0)