Polemik ijazah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, memasuki babak baru. Partai penyeimbang pemerintah, PDIP, bergerak dengan membuka pintu dialog dengan PKS usai menyatakan sikap terkait kasus ijazah itu.
Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Terkait polemik ijazah ini, Hasto mengatakan jika hal itu merupakan pelanggaran etik sekaligus pidana. Ia juga menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 yang disebutnya sebagai upaya abuse of power.
"Ya, kami membuka ruang untuk dialog. Karena bagaimanapun juga keputusan Mahkamah Konstitusi terang benderang mengingatkan kepada kita bahwa melalui putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 itu adalah upaya sengaja abuse of power," ujar Hasto dikutip dari detikNews, Minggu (25/10/2026).
Sebelumnya, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyebut akan mengakomodasi kegelisahan masyarakat tentang ramai-ramai persoalan ijazah Gibran. Menindaklanjuti hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Muhammad Kholid, mengatakan fraksi PKS di DPR akan membangun komunikasi dengan partai lain mengenai hal itu.
"DPP PKS menugaskan kepada Fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi politik terlebih dahulu dengan fraksi-fraksi lain. Saat ini DPR RI masih reses, kita akan tunggu nanti saat masa sidang berikutnya," kata Kholid kepada wartawan, Rabu (20/10/2026).
Tidak hanya PDIP, PSI juga ikut menanggapi sikap PKS tersebut. Hanya saja, tanggapan tersebut bertolak belakang dengan PDIP. Merangkum detikNews, Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, mengatakan, ketika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah ada, apa yang perlu lagi dipermasalahkan. Dia mempertanyakan bahwa hal apa lagi yang perlu didiskusikan apabila amar putusan telah muncul.
"Sekarang begini, saya bukan orang hukum. Kalau orang menggugat, ada yang dituntut, toh? Dan kemudian ketika yang dituntut ditolak, terus apa yang dipermasalahkan? Apa yang putusan pengadilan kemarin? Ditolak," kata dia dikutip dari detikNews, Sabtu (24/10/2026).
Selain itu, Ahmad Ali juga menanggapi pernyataan Jokowi jika utak-atik masalah ijazah Gibran tersebut adalah operasi politik. Ali mengatakan jika pernyataan Jokowi tersebut sangat sulit dibantah.
"Sangat sulit untuk kita tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Pertama, untuk Mas Gibran. Baru pertama kali seorang calon atau apa, hasil pilpres ya, yang peserta yang pesertanya sudah dilantik, kan sebenarnya pilpres itu kan rezim. Rezim pemilu yang ada masa waktunya, masa tenggangnya," kata Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, kepada wartawan di Bogor, Sabtu (24/10/2026).
Lalu sejauh mana gerakan PDIP dan PKS tersebut tidak dilihat sebagai manuver politik? Ikuti kabar terbaru soal polemik Ijazah Gibran dalam detikSore!
Beralih ke informasi daerah, puting beliung melanda sejumlah desa di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada Senin (26/10/2026) sore. Akibatnya, 526 rumah yang berada di tiga desa terdampak dengan beragam tingkat kerusakan.
Selain rumah, sejumlah fasilitas umum meliputi masjid, madrasah, posyandu, kantor ketahanan pangan, dan bangunan Koperasi Desa Merah Putih juga ikut terdampak. Lalu, seperti apa update terbaru dari peristiwa ini? Kemana warga akan dievakuasi? Simak laporannya bersama jurnalis detikJabar.
Jelang petang nanti, detikSore akan kembali membahas kesehatan seputar olahraga. Seperti diketahui, salah satu perhelatan marathon di Indonesia baru saja digelar di Jakarta pada Minggu (25/10) lalu. Sebagai kegiatan yang menguras fisik serta energi, lari jarak jauh ini tidak jarak membuat pelakunya mengalami kelelahan dan dehidrasi hebat.
Lalu seperti apa strategi yang perlu disiapkan pelari untuk mengisi daya tubuh mereka selagi berlari? Simak ulasannya bersama dr. Antonius Andi Kurniawan, Sp.KO.
Ikuti berita-berita terbaru dari detikcom dalam detikSore. detikSore nggak cuma hore-hore!
(vys/gub)
Komentar (0)