EtIndonesia.com Ketegangan di Selat Taiwan kembali meningkat. Pemerintah Tiongkok mengeluarkan pernyataan militer bernada keras yang menegaskan bahwa pasukannya harus selalu siap menghadapi peperangan dan mampu memenangkan pertempuran kapan pun diperintahkan.
Pernyataan tersebut muncul pada 25 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan yang oleh Beijing disebut sebagai Hari Pemulihan Taiwan. Pada saat hampir bersamaan, empat kapal perang Tiongkok dilaporkan bergerak melalui Selat Bashi dan mendekati perairan di sebelah timur Taiwan.
Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran baru mengenai meningkatnya tekanan militer Beijing terhadap Taipei, terutama karena aktivitas kapal perang tersebut berlangsung bersamaan dengan kampanye politik yang semakin menekankan penyatuan Taiwan dengan Tiongkok daratan.
Menurut laporan yang beredar pada 25 Oktober, surat kabar resmi militer Tiongkok, People’s Liberation Army Daily, menerbitkan sebuah artikel yang kembali menegaskan bahwa penyatuan Taiwan dengan Tiongkok daratan merupakan tujuan yang pada akhirnya harus diwujudkan.
Artikel tersebut menyatakan bahwa Tiongkok pada akhirnya akan bersatu dan penyatuan itu dianggap tidak dapat dihindari.
Namun, perhatian terbesar justru tertuju pada bahasa militer yang digunakan dalam artikel tersebut.
Surat kabar itu menggambarkan bahwa tekanan militer terhadap Taiwan dari berbagai arah semakin diperketat. Pasukan Tiongkok juga diminta mempertahankan kesiapan tempur pada tingkat tinggi agar mampu memberikan respons cepat ketika menerima perintah.
Pesan yang disampaikan sangat jelas. Militer Tiongkok harus selalu siap berperang, mampu memenangkan pertempuran, serta dapat bergerak secara cepat dan tegas begitu keputusan operasi diberikan.
Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan Beijing yang terus menggabungkan tekanan militer dengan pesan politik mengenai masa depan Taiwan.
Meski demikian, seruan kesiapan perang dalam publikasi militer tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Beijing telah mengambil keputusan untuk melancarkan serangan dalam waktu dekat.
Pada hari yang sama, 25 Oktober 2026, Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok juga dilaporkan menerbitkan poster khusus bertema Hari Pemulihan Taiwan untuk pertama kalinya.
Poster tersebut memuat pesan mengenai pentingnya mengenang sejarah pemulihan Taiwan sekaligus mempertahankan persatuan seluruh wilayah tanah air.
Bagi Beijing, peringatan tersebut memiliki makna politik yang besar karena berkaitan dengan berakhirnya pemerintahan kolonial Jepang atas Taiwan pada 25 Oktober 1945.
Namun, penafsiran politik terhadap peristiwa sejarah itu tetap menjadi bagian dari perbedaan pandangan antara Beijing dan Taipei mengenai status serta masa depan Taiwan.
Pemerintah Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mencapai penyatuan.
Sebaliknya, Taiwan memiliki pemerintahan, angkatan bersenjata, serta sistem politik sendiri. Pemerintah di Taipei menegaskan bahwa masa depan pulau tersebut harus ditentukan oleh rakyat Taiwan.
Di tengah perbedaan mendasar inilah, setiap pergerakan militer Tiongkok di sekitar Taiwan terus menjadi perhatian serius.
Sementara Beijing meningkatkan kampanye politiknya, sejumlah media Taiwan pada 25 Oktober melaporkan perkembangan militer yang tidak kalah mengkhawatirkan.
Setelah topan meninggalkan kawasan tersebut, sebuah formasi yang terdiri atas empat kapal perang Tiongkok dilaporkan terlihat memasuki Selat Bashi.
Selat Bashi merupakan jalur perairan strategis yang terletak di antara Taiwan dan Filipina. Kawasan ini menghubungkan Laut Tiongkok Selatan dengan perairan Samudra Pasifik di sebelah timur Taiwan.
Menurut laporan tersebut, keempat kapal perang bergerak ke arah utara dan semakin mendekati perairan timur Taiwan.
Pergerakan itu menjadi perhatian karena wilayah timur Taiwan memiliki arti strategis dalam perencanaan pertahanan pulau tersebut.
Apabila kapal-kapal militer Tiongkok dapat beroperasi secara berkelanjutan di kawasan ini, tekanan terhadap Taiwan tidak hanya datang dari arah barat, tetapi juga berpotensi meluas ke wilayah timur.
Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan pada 25 Oktober mengumumkan bahwa hingga pukul 06.00 pagi waktu setempat, pihaknya mendeteksi lima kapal perang Tiongkok serta delapan kapal pemerintah Tiongkok yang masih beraktivitas di sekitar Selat Taiwan.
Militer Taiwan menyatakan bahwa seluruh pergerakan tersebut terus diawasi melalui sistem intelijen, pengawasan, dan pengintaian gabungan.
Meski demikian, rute terperinci keempat kapal perang yang dilaporkan berada di Selat Bashi belum dikonfirmasi secara terbuka oleh Kementerian Pertahanan Taiwan.
Karena itu, laporan mengenai arah pelayaran kapal-kapal tersebut masih perlu dibedakan dari informasi yang telah diumumkan secara resmi oleh otoritas pertahanan Taiwan.
Namun, meningkatnya aktivitas militer di kawasan tersebut tetap memperlihatkan betapa sensitifnya situasi keamanan di sekitar Selat Taiwan.
Persoalan yang dihadapi Taiwan ternyata tidak hanya terbatas pada ancaman militer.
Di tengah meningkatnya tekanan Beijing, keselamatan warga Taiwan yang melakukan perjalanan ke Tiongkok daratan juga kembali menjadi sorotan.
Pada 24 Oktober 2026, Dewan Urusan Daratan Taiwan dilaporkan menerbitkan laporan mingguan terbaru mengenai perkembangan keamanan warga Taiwan di Tiongkok daratan.
Berdasarkan data yang dihimpun hingga 22 Oktober 2026, sejak tahun 2024 tercatat 176 laporan mengenai warga Taiwan yang kehilangan kontak setelah melakukan perjalanan ke Tiongkok daratan.
Selain itu, terdapat 41 laporan mengenai warga Taiwan yang menjalani pemeriksaan atau interogasi oleh aparat penegak hukum, serta 244 laporan mengenai warga yang mengalami penahanan oleh otoritas Tiongkok.
Secara keseluruhan, jumlah laporan dalam ketiga kategori tersebut mencapai 461.
Dalam satu minggu terakhir, jumlahnya dilaporkan bertambah tiga kasus. Sementara dalam satu bulan terakhir, tercatat penambahan sebanyak 12 laporan.
Namun, angka tersebut harus dipahami secara tepat.
Jumlah 461 merupakan akumulasi laporan yang tercatat sejak 2024, bukan berarti seluruh orang yang dilaporkan saat ini masih hilang kontak atau berada dalam tahanan.
Data tersebut tetap memunculkan kekhawatiran mengenai risiko yang mungkin dihadapi warga Taiwan ketika mengunjungi Tiongkok daratan, baik untuk kepentingan bisnis, pekerjaan, kunjungan keluarga, maupun pariwisata.
Salah satu pengalaman yang belakangan menarik perhatian publik adalah kasus seorang perawat laki-laki asal Taiwan yang mengaku menjalani pemeriksaan oleh aparat keamanan negara Tiongkok ketika berwisata ke Tibet.
Menurut pengakuannya, pemeriksaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan identitas pribadi ataupun tujuan perjalanan.
Petugas keamanan disebut menanyakan riwayat wajib militernya, pandangan politik, serta kecenderungan pilihannya dalam pemilihan umum Taiwan.
Bahkan, petugas tersebut dikabarkan menawarkan kemungkinan keuntungan finansial apabila dirinya bersedia mendukung penyatuan Taiwan dengan Tiongkok.
Salah satu pertanyaan yang menurut pengakuannya diajukan adalah apakah ia bersedia mendukung penyatuan apabila mendapatkan tawaran gaji yang lebih tinggi.
Petugas juga disebut menanyakan apakah dirinya mengetahui kemungkinan untuk memperoleh status kewarganegaraan Tiongkok.
Dewan Urusan Daratan Taiwan dilaporkan telah berhasil menghubungi orang yang bersangkutan.
Walaupun rincian pemeriksaan tersebut berasal dari kesaksian individu dan belum seluruhnya dapat diverifikasi secara independen, pengalaman itu menambah kekhawatiran mengenai kemungkinan pemeriksaan bermuatan politik terhadap warga Taiwan yang berkunjung ke Tiongkok daratan.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa ketegangan hubungan Beijing dan Taipei semakin terasa dalam berbagai aspek kehidupan.
Di satu sisi, Tiongkok terus memperkuat pesan mengenai kesiapan militernya dan tujuan penyatuan Taiwan.
Di sisi lain, pemerintah Taiwan menghadapi tantangan untuk mempertahankan keamanan wilayah sekaligus melindungi warganya yang melakukan perjalanan ke Tiongkok daratan.
Bagi masyarakat internasional, perkembangan tersebut juga menjadi perhatian karena Selat Taiwan merupakan salah satu kawasan strategis bagi perdagangan dan stabilitas keamanan Asia-Pasifik.
Setiap peningkatan ketegangan berpotensi memperbesar risiko salah perhitungan yang dapat memicu konfrontasi lebih serius.
Kini, perhatian tertuju pada langkah berikutnya yang akan diambil Beijing dan bagaimana Taipei merespons tekanan tersebut.
Apakah pergerakan kapal perang dan pernyataan keras militer Tiongkok hanya merupakan bagian dari strategi tekanan politik dan psikologis, atau menjadi pertanda meningkatnya aktivitas militer yang lebih luas?
Pertanyaan itu belum dapat dijawab secara pasti.
Namun, satu hal semakin jelas. Ketegangan di Selat Taiwan tidak lagi hanya berkaitan dengan pergerakan kapal perang dan pesawat militer, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat sipil serta masa depan hubungan kedua pihak.
Di tengah meningkatnya tekanan tersebut, kemampuan Beijing dan Taipei menghindari salah perhitungan akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah Selat Taiwan tetap berada dalam ketegangan terkendali atau bergerak menuju krisis yang jauh lebih berbahaya. (***)
Komentar (0)