Di Balik Rekor Penyaluran Beras Pemerintah

Beberapa rekor di sektor perberasan tercipta dalam dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, di balik salah satu rekor yang tercetak, masih ada pekerjaan rumah besar di sektor penopang hajat hidup rakyat ini.

Pada 7 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia telah swasembada beras. Capaian itu berpijak dari produksi beras nasional yang naik sebesar 13,29 persen secara tahunan menjadi 34,69 juta ton pada 2025 dan tidak mengimpor beras untuk keperluan konsumsi sepanjang 2025.

Prestasi itu diikuti dengan capaian Perum Bulog yang mampu menjalankan penugasan pengadaan gabah dan beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Per 11 Oktober 2026, total serapan gabah dan beras tersebut mencapai 4,13 juta ton.

Realisasi penyerapan itu sekitar 103,29 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton sekaligus yang tertinggi sepanjang sejarah Bulog. Bulog pertama kali berdiri pada 10 Mei 1967.

Berkat capaian itu, Indonesia juga mampu mencetak rekor CBP tertinggi sepanjang sejarah Kemerdekaan RI. CBP tertinggi yang dikelola Perum Bulog tercapai pada medio Juli 2026, yakni sebanyak 5,4 juta ton.

Per 20 Oktober 2026, CBP masih berlimpah, yakni 4,56 juta ton. Dibandingkan dengan 1,51 juta ton CBP pada Oktober 2023—saat Indonesia dilanda El Nino, CBP tersebut meningkat drastis hingga sekitar 201 persen.

Dengan kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan dan perhitungan ketersediaan beras nasional secara keseluruhan, pemerintah optimistis pasokan beras tetap terjaga. Menteri Pertanian yang juga Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yakin Indonesia dapat melalui El Nino tahun ini dengan baik.

Menurutnya, potensi produksi beras dari standing crop atau tanaman padi yang belum dipanen sekitar 10 juta ton. Kemudian, ketersediaan beras di hotel, restoran, dan kafe (horeka) diperkirakan 10 juta ton dan di Bulog 4,5 juta ton.

“Totalnya sekitar 25 juta ton. Dengan kebutuhan beras sebanyak 2,5 juta ton per bulan, stok ketersediaan beras nasional bisa untuk 10 bulan ke depan atau sampai Juli-Agustus 2026,” kata Amran dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Berkat CBP yang kuat, Bapanas juga memperkirakan guyuran program intervensi perberasan dari pemerintah sepanjang 2026 berpotensi mendekati 4 juta ton. Bapanas mencatat, total penyaluran CBP pada awal Januari 2026 hingga 20 Oktober 2026 sebanyak 2,84 juta ton, meningkat pesat sebesar 217 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025.

Namun, penyaluran itu belum termasuk sisa alokasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Bantuan Pangan berupa beras sampai akhir tahun yang masing-masing sebanyak 115.600 ton dan 997.000 ton. Dengan demikian, total yang telah dan akan disalurkan hingga akhir 2026 sebanyak 3,95 juta ton.

Berpijak dari itu, Bapanas mengeklaim total penyaluran CBP ke masyarakat tersebut tertinggi bagi Indonesia setelah terakhir sepanjang 2024 pernah tembus 3,37 juta ton. Kendati demikian, di balik cetak rekor penyaluran CBP tersebut ada problem krusial yang belum tertangani dengan baik, yakni kenaikan harga beras.

Sepanjang sembilan bulan beruntun, yakni Januari-September 2026, harga beras mengalami inflasi. Sampai-sampai Indonesia juga berhasil mencatatkan rekor harga beras tertinggi sepanjang sejarah Kemerdekaan RI. Maka, tidak mengherankan jika guyuran CBP sangat besar dan turut mencetak rekor.

Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi tahunan beras nasional pada September 2026 sebesar 3,73 persen secara tahunan. Sebelumnya, pada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2026, tingkat inflasi tahunan beras masing-masing 3,44 persen, 3,61 persen, 3,71 persen, 4,36 persen, 4,55 persen, 3,98 persen, 3,1 persen, dan 2,77 persen.

BPS juga mencatat, pada September 2026, harga rerata nasional beras berbagai kualitas di tingkat eceran senilai Rp 15.769 per kg. Harga tersebut berada di atas rerata nasional harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium yang ditetapkan pemerintah masing-masing Rp 13.500 per kilogram (kg) dan Rp 14.900 per kg.

Harga tersebut melampaui harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat eceran pada Maret 2024 yang senilai Rp 15.517 per kg. Saat itu, BPS menyebut harga beras pada Maret 2024 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Kemerdekaan RI.

Hingga pekan keempat Oktober 2026, harga beras di Indonesia terus merangkak naik. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras juga kembali bertambah.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menuturkan, per pekan keempat Oktober 2026, harga rerata nasional beras medium di tingkat konsumen senilai Rp 14.677 per kg. Harga tersebut naik 0,16 persen dibandingkan dengan September 2026 dan masih di atas rerata nasional HET beras medium di tingkat konsumen Rp 13.500 per kg.

Dalam periode perbandingan yang sama, harga rerata nasional beras premium di tingkat konsumen juga naik 0,16 persen menjadi Rp 16.528 per kg. Harga tersebut melampaui rerata nasional HET beras premium di tingkat konsumen Rp 14.900 per kg.

“Dalam sepekan, jumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga beras bertambah dari 134 daerah menjadi 138 daerah,” tuturnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin (27/10/2026).

Di tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia juga mengalami kekosongan beras premium di jaringan ritel modern. Beras yang banyak dikonsumsi masyarakat kelas menengah itu sempat tergantikan dengan beras fortifikasi yang harganya lebih mahal.

Namun, beras fortifikasi di jaringan ritel modern juga turut menghilang. Hal itu terjadi lantaran munculnya kasus dugaan beras fortifikasi yang tidak sesuai standar mutu dan label kualitas pada kemasan. Beras tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar.

Kondisi itu turut memicu kenaikan harga beras secara umum. Bapanas dan Kementerian Pertanian menyebutnya sebagai ulah mafia beras, sehingga menindak para pelakunya bersama dengan Satuan Tugas Pangan Polri.

Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai kenaikan harga beras dipicu oleh tingginya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Harga GKP berada di kisaran Rp 7.500-Rp 8.000 per kg, bahkan ada yang tembus hingga Rp 8.000-Rp 9.000 per kg di sejumlah daerah. Dengan kata lain, harga tersebut jauh melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) GKP di tingkat petani Rp 6.500 per kg (Kompas, 6/9/2026).

Perlu diingat, El Nino berpotensi berlanjut hingga awal triwulan I-2027. Musim tanam I padi di sejumlah sentra beras nasional juga diperkirakan mundur sebulan hingga dua bulan. Kondisi itu berpotensi menyebabkan kenaikan harga beras tetap berlangsung hingga triwulan I-2027.

Pengamat pangan dan pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengingatkan pemerintah agar berhati-hati mengandalkan proyeksi produksi beras, termasuk berdasarkan standing crop. Sebab, hasil panen ke depan masih dipengaruhi kondisi cuaca.

Merujuk pada hasil Kerangka Sampel Area Padi Amatan Agustus 2026, BPS menunjukkan, potensi produksi beras nasional pada Januari-November 2026 sebanyak 33,24 juta ton. Volume itu turun sebanyak 0,94 juta ton atau 2,82 persen dibandingkan dengan realisasi produksi beras pada Januari-November 2025 yang sebanyak 33,28 juta ton.

Adapun Next Indonesia menyatakan kebijakan perberasan tidak cukup hanya berorientasi pada besarnya produksi dan stok nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa pasokan tersedia dalam mutu, lokasi, dan saluran penjualan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.