Pengamat Menilai Jika Polemik Suket Dibahas di DPR Belum Tentu Rugikan Gibran dan Jokowi

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres RI, Gibran Rakabuming.(Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pengamat politik, Djayadi Hanan, berpendapat, jika polemik terkait surat keterangan atau suket penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming diproses di DPR belum tentu merugikan Jokowi dan Gibran.

Dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, KompasTV, Selasa (27/10/2026), Djayadi mengatakan, jika polemik terkait suket tersebut tidak ditindaklanjuti dengan proses di DPR, maka orang-orang yang meminta adanya hak angket maupun menyatakan pendapat akan terus datang dan menuntut.

“Kalau misalnya tidak diteruskan, itu akan terus terjadi polemik. Orang yang datang ke DPR menuntut supaya proses yang dilanjutkan akan terus datang, begitu,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia ini.

Baca Juga: Ketua DPP PDIP Nilai Polemik Ijazah Gibran Sebaiknya Dilanjutkan di DPR agar Tak Berkepanjangan

“Nah tergantung pada DPR apakah mau apa enggak kan. Nanti kalau diproses misalnya, kan belum tentu juga merugikan Pak Jokowi dan Mas Gibran, kan belum tentu juga kalau diproses,” lanjut dia.

Sebab, jika memperhatikan komposisi partai politik koalisi pemerintah di DPR saat ini, menurutnya proses itu tidak akan berjalan terlalu jauh.

“Kalau kita lihat dari komposisi koalisi, maka sebetulnya dengan catatan kualisinya itu solid begitu, maka proses ini tidak akan terlalu jauh berjalan,” tegasnya.

“Tapi misalnya skenario pertama itu berakhir di, ‘Ya sudah ini proses tidak bisa dilanjutkan’. Maka ya stop di situ. Hak angketnya stop di situ, tidak lanjut dengan hak menyatakan mendapat lalu kemudian dilanjutkan ke MK dan sebagainya.”

PDIP Paling Memungkinkan

Ia menilai, saat ini partai politik anggota koalisi sedang memperhatikan perkembangan isu terkait suket penyetaraan tersebut, termasuk seberapa besar menjadi polemik di masyarakat dan seberapa jauh pihak yang menginginkan ini diproses.

“Dan seberapa berpengaruh dia kepada misalnya hubungan antarkoalisi, baik antara Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran, antara Presiden Prabowo dengan anggota-anggota koalisi partai-partai koalisi yang lain.”

“Saya kira memang masih dari sisi itu, ke mana arahnya masih cukup cair, cuma memang yang paling logis memang yang memulainya PDI Perjuangan memang,” tuturnya.

Sebab, untuk saat ini menurut Djayadi hanya PDIP yang yang secara resmi berada di luar koalisi pemerintahan.

Baca Juga: Debat Analisa! Ade Armando-Feri Amsari soal Pencalonan Gibran: Sah Hukum, tetapi Cacat Demokrasi?

“Yang kedua, PDI Perjuangan tampaknya yang lebih sepakat memang dari awal untuk memproses itu. Kalau di koalisi pemerintahan mungkin PKS menjadi salah satu yang paling mungkin,” lanjut Djayadi.

“Kenapa? Karena isu ini pasti mau tidak mau pasti dikaitkan dengan Pak Jokowi juga kan.”

Ia menyebut  PKS merupakan partai politik yang paling kukuh di jajaran koalisi  selama pemerintahan Jokowi.

“Jadi PKS punya standing politik yang cukup kuat untuk mengkanalisasi suara-suara publik yang mengehndaki proses ini dilanjutkan.”

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV