Upaya Pengendalian Inflasi di Sulampua, BI Tekankan Pentingnya Ketahanan Pangan

Inflasi pangan dirasakan langsung oleh di meja makan, mulai dari kenaikan harga beras hingga sulitnya memperoleh cabai. Menghadapi risiko cuaca ekstrem dan gangguan distribusi, pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat konektivitas serta rantai pasok pangan di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A. M. Djiwandono mengatakan, dampak inflasi pangan dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Masyarakat tidak mengenal inflasi pangan hanya sebagai angka statistik, melainkan masyarakat langsung merasakan dampak dari inflasi pangan di kehidupan sehari-hari,” ujarnya dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulampua 2026 di Makassar, Jumat (23/10).

Ia menggambarkan dampak tersebut melalui kebutuhan pangan sehari-hari. Ketika harga beras meningkat, porsi nasi dapat berkurang. Ketika cabai sulit diperoleh, masyarakat kesulitan menyediakan sambal. Begitu pula ketika ikan dari daerah produksi terlambat sampai ke pasar, kualitasnya dapat berubah.

Oleh karena itu, Thomas mengungkapkan, berbagai inovasi yang telah dilakukan di tingkat daerah turut menjadi bagian penting dalam upaya menjaga ketahanan pangan. 

Di Sulawesi Selatan misalnya, pengembangan peternakan ayam dengan sistem closed house menjadi salah satu pendekatan untuk mendukung produksi. Sementara itu, di Gorontalo, program Taksi Nelayan ditujukan untuk mendukung kegiatan perikanan.

“Success story tersebut menjadi fondasi penting bagi Sulampua untuk memperluas sinergi, mereplikasi praktik yang sudah sukses di daerah lain, dan memastikan pengendalian inflasi memberikan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Thomas.

Dengan rantai pasok yang lebih efisien, pasokan pangan diharapkan dapat menjangkau konsumen secara lebih lancar dan harga tetap terjaga di tengah tantangan cuaca maupun distribusi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, urgensi pengendalian inflasi juga tercermin dari perkembangan harga pangan. 

Dradjad memaparkan, inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat 3,28 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi sebesar 2,5±1 persen.

Meski demikian, tekanan harga pangan masih perlu diantisipasi. Inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) mencapai 5,03 persen secara tahunan. Sementara itu, pada periode 21 September-21 Oktober 2026, harga cabai merah besar naik 25,82 persen dan cabai merah keriting meningkat 22,38 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kelancaran pasokan dan distribusi, terutama ketika produksi pangan menghadapi risiko cuaca ekstrem.

Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membutuhkan konektivitas antardaerah, efisiensi logistik, dan penguatan kelembagaan pangan.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengatakan, Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam memasok berbagai komoditas pangan, mulai dari beras, cabai, bawang merah, jagung, telur, ayam, hingga ikan.

Namun, upaya menjaga pasokan menghadapi tantangan perubahan iklim dan distribusi antardaerah. “Hambatan utama saat ini adalah keterbatasan rantai dingin atau cold chain, serta tingginya biaya distribusi logistik melalui angkutan laut,” kata Fatmawati.

Menurut dia, penguatan produksi perlu diikuti dengan perbaikan infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah antara lain mendorong optimalisasi lahan rawa, pemanfaatan pompa, serta penyediaan listrik untuk mendukung kegiatan pertanian. Perbaikan jalan dan irigasi juga dibutuhkan untuk memperlancar pergerakan hasil produksi.

Tantangan distribusi juga menjadi perhatian Dradjad. Menurut dia, gangguan pada jalur logistik dapat memengaruhi kelancaran pasokan dan menghambat upaya pengendalian inflasi.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah perlu memperkuat keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, mitigasi dampak iklim, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.

Kerja sama antardaerah, dukungan badan usaha milik negara di bidang logistik, serta pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan juga menjadi bagian dari upaya tersebut.

Risiko cuaca ekstrem, termasuk ancaman El Nino hingga Februari 2027, turut menjadi perhatian. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi produksi dan distribusi pangan, sehingga perlu diantisipasi melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Untuk memperkuat ketahanan pangan, Bank Indonesia memperkenalkan delapan inovasi dalam program Tallukarsa Pangan Sulampua. Program yang menjadi bagian dari GPIPS ini mencakup tiga upaya utama, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.

Karsa Daya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sektor pertanian dan perikanan, termasuk melalui dukungan pembiayaan. Karsa Sambung berfokus pada penguatan kerja sama antardaerah dan distribusi, antara lain melalui pengembangan mini distribution centre di Makassar.

Adapun Karsa Tata menitikberatkan penguatan kelembagaan, pencocokan petani dengan pembeli atau off-taker, sekolah lapang iklim, serta pemanfaatan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini.

Penguatan distribusi juga perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga kesejahteraan produsen. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi konsumen dan keuntungan yang layak bagi petani.

“Jangan selalu menginginkan harga pangan murah di tingkat petani. Petani harus mendapatkan keuntungan yang layak agar terus berproduksi,” kata Amran.

Dia juga menyoroti perbedaan harga di tingkat produsen dan konsumen, salah satunya pada komoditas ayam. Harga ayam di tingkat peternak disebut berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, sementara harga di tingkat konsumen dapat mencapai Rp46.000 per kilogram.

Penguatan rantai distribusi dan fasilitas penyimpanan, termasuk cold storage yang terintegrasi dengan koperasi, diperlukan untuk membantu mengatasi persoalan tersebut.

Pemerintah juga mendorong penguatan dukungan bagi petani, termasuk melalui pembenahan tata kelola pupuk. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan.