Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Forum Nasional IKA PTKIN se-Indonesia Idrus Marham mendukung pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad soal Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik itu turut meyakini pasar modal Indonesia memiliki fundamental kuat.
Menurutnya, pasar modal Indonesia mampu menghadapi tekanan di tengah rencana perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI.
Idrus menilai persoalan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah dinamika perekonomian global.
Menurut Idrus, sebagai negara besar dengan sumber daya alam melimpah dan potensi ekonomi yang luas, Indonesia harus mampu membangun kekuatan ekonominya sendiri, mulai dari sektor pangan, energi, hingga pasar modal.
Kemandirian ekonomi, kata dia, merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan tidak mudah terombang-ambing oleh dinamika eksternal.
“Indonesia ini bangsa besar dengan sumber daya alam dan berbagai potensi yang kita miliki. Karena itu, kita harus betul-betul mandiri,” katanya saat menanggapi pernyataan Dasco, dikutip Selasa (27/10/2026).
Menurut Idrus, kemandirian tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dan energi, tapi juga kemampuan memperkuat pasar modal serta menentukan arah pengembangan sistem keuangan nasional.
Pasalnya, pasar modal memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan, memperkuat dunia usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia juga menilai pernyataan Dasco sejalan dengan semangat membangun Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mampu mengoptimalkan seluruh potensi ekonominya.
“Indonesia adalah rumah besar yang harus kita bangun bersama. Untuk itu, kita memerlukan kemandirian di berbagai bidang, termasuk pangan, energi, dan pasar modal,” kata Idrus.
Kedaulatan Ekonomi Bukan Berarti Menutup Diri
Menurut Idrus, upaya memperkuat kedaulatan ekonomi bukan berarti Indonesia harus menutup diri dari penilaian internasional.
Indonesia tetap perlu terbuka terhadap evaluasi global, memperbaiki tata kelola pasar modal, serta meningkatkan transparansi dan kredibilitas untuk menjaga kepercayaan investor.
Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa penilaian lembaga internasional tidak boleh menjadi satu-satunya penentu arah perekonomian Indonesia.
Komentar (0)