JAKARTA, DISWAY.ID – Pemerintah menyoroti pentingnya penguatan standar pengelolaan bisnis berbasis hak asasi manusia (HAM) sebagai standar resmi dalam membangun usaha di Indonesia.
Langkah ini menjadi bagian upaya membangun dunia bisnis yang bermartabat sekaligus mendukung perdagangan internasional.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan HAM telah menjadi perhatian utama dalam penguatan perdagangan internasional.
BACA JUGA:Kadin Ingatkan Risiko Volatilitas Global dan Perubahan Iklim, Ancam Perekonomian
Ia meyakini suatu saat lembaga dan organisasi multinasional, terutama yang terkait ekonomi, kemungkinan mewajibkan negara memiliki regulasi tentang hak asasi manusia.
“Saya meyakini suatu saat lembaga-lembaga multinasional, organisasi multinasional, terutama yang terkait dengan ekonomi. Kemungkinan diwajibkan apakah sebuah negara memiliki regulasi tentang hak asasi manusia,” tutur Pigai kepada awak media seusai menghadiri Forum Bisnis dan Hak Asasi Manusia Indonesia 2026 di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.
Pigai menambahkan, hak asasi manusia juga merupakan salah satu persyaratan utama keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang menjadi target Indonesia dalam memperluas jangkauan perdagangan internasional. Penerapan HAM di lingkungan usaha dinilai membantu menyelesaikan hambatan regulasi tersisa menuju keanggotaan penuh OECD.
“Untuk itu kami sudah ajukan kepada di istana. Nanti ke depannya, yang pertama yang kementerian HAM lakukan dengan berbagai stakeholder itu adalah memberikan sosialisasi kepada publik bahwa dunia bisnis itu penting hak asasi manusianya,” tegas Pigai.
BACA JUGA:Kadin Jadikan Penguatan Perdagangan Internasional sebagai Target Kerja 2027
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan pandangan senada. Untuk mendapatkan kepercayaan OECD dibutuhkan human rights due diligence atau uji tuntas hak asasi manusia.
“Dan untuk mendapatkan kepercayaan dari OECD misalnya, itu dibutuhkan human rights due diligence. Karena perusahaan itu sekarang dunia, seluruh dunia hampir sama,” tutur Anindya.
“Oleh karena itu, siapa perusahaan yang mengelola usahanya berbasis nilai HAM, dia akan unggul,” tambahnya.
Di sisi lain, Indonesia mendorong keanggotaan OECD melalui pembangunan sistem integritas yang terintegrasi.
Upaya tersebut dicapai melalui penguatan pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta penerapan pendekatan whole-of-government yang menempatkan integritas publik sebagai tanggung jawab bersama.
Komentar (0)