PSI Heran PDIP-PKS Bersatu soal Ijazah Gibran: Satu Meja karena Kesamaan Target

Wapres Gibran Rakabuming (tengah) saat meninjau Sungai Kaliyasa dan kawasan dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Jawa Tengah, Senin (26/10/2026). (Sumber: BPMI Setwapres via Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini menyoroti langkah PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendorong pengusutan syarat pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di DPR RI.

Hal ini disampaikan Faldo usai PKS menginisiasi komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ijazah Gibran. Inisiatif tersebut disambut PDIP yang menyatakan menyambut dialog secara terbuka.

Faldo Maldini menekankan, PDIP dan PKS adalah dua partai dengan jalan berseberangan. Namun, kedua partai itu disebutnya bersatu karena sedang menargetkan Gibran.

Baca Juga: PKS Kaji Tindak Lanjut Ijazah Gibran: Ini Krusial untuk Masa Depan Demokrasi

"Langka juga kemampuan Mas Gibran ini. Maksud saya, dua partai yang jalannya beda, PDIP sama PKS bisa duduk satu meja, nih," kata Faldo Maldini dalam program "Sapa Indonesia Malam" KompasTV, Senin (26/10/2026).

"Sayangnya yang mempersatukan PDIP dan PKS bukan program untuk masyarakat, tetapi ada satu nama yang lagi ditarget. Bayangkan seandainya persatuan ini dipakai untuk membantu pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, pasti kita sama-sama happy."

Dorong revisi undang-undang

Faldo menilai fraksi-fraksi di DPR sebenarnya dapat menempuh langkah yang dinilai lebih bermanfaat dibanding menindaklanjuti kasus ijazah Gibran.

Politikus PSI itu mengatakan, partai-partai di parlemen sebaiknya merespons putusan MK dengan melakukan perbaikan dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.

"Usul saya, Bapak-Ibu yang di DPR sana bikin aturannya, revisi UU Pemiu itu kan lagi dibahas. Nah, di situlah kami kira persatuan ini akan melahirkan aturan yang sangat berdampak bagi jutaan anak muda," kata Faldo Maldini.

"Bukan hanya sekadar polemik untuk satu orang yang bernama Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi, kami kira jika ini memang serius partai-partai, bikin aturannya, naikin ke undang-undang, toh pada di DPR semua."

Meskipun demikian, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menekankan pihaknya menindaklanjuti putusan MK bukan semata karena Gibran. Namun, PDIP menilai terdapat indikasi pelanggaran konstitusi yang perlu ditindaklanjuti.

Guntur Romli pun menyatakan PDIP telah mencermati aspirasi dari berbagai pihak yang meminta kontroversi ijazah Gibran ditindaklanjuti.

"Tentu saja persoalan ini bukan hanya soal Mas Gibran Semata, tetapi ini pelanggaran terhadap konstitusi dan manipulasi peraturan dari perundang-undangan yang dibelokkan hanya untuk satu orang," kata Guntur Romli.

Baca Juga: PKS Ancang-Ancang Usut Ijazah Gibran, Ketua Gibranisti Sebut Ada Disinformasi Pasca-Putusan MK

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV