Jembatan hingga Layanan Kesehatan di Sumatra Berangsur Pulih

Jakarta: Pemerintah menyampaikan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di tiga provinsi di Sumatra yang terdampak banjir pada akhir November 2025 terus menunjukkan kemajuan. Jalan dan jembatan yang terdampak telah kembali berfungsi.

Perbaikan infrastruktur tersebut dilakukan melalui kerja sama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), TNI, Polri, dan berbagai unsur lainnya. Namun, masih ada sejumlah jembatan daerah yang perlu penanganan lebih lanjut, lantaran terdampak bencana susulan.

“Jembatan, jalan rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri semua bergerak,” ujar Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra Tito Karnavian dalam keterangan tertulis, Senin, 26 Oktober 2926.

Hal tersebut disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatra, Senin, 26 Oktober 2026. Selain infrastruktur, Tito menyampaikan layanan dasar di wilayah terdampak banjir telah berangsur pulih.

Dia mencontohkan aktivitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang yang terganggu akibat timbunan lumpur kini kembali berjalan. Kabupaten tersebut merupakan salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat bencana.

Tito menjelaskan layanan komunikasi seluler juga telah pulih dan sebagian besar fasilitas kesehatan kembali beroperasi. Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatra Utara masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono mengatakan pembangunan kembali sekolah-sekolah terdampak serta penyediaan hunian tetap dan hunian sementara berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan laporan kepala daerah dan perkembangan di lapangan, realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak banjir Sumatra mencapai 96-98 persen dari target.

"Memang, (rehabilitasi dan rekonstruksi) di beberapa tempat harus kita lakukan akselerasi, tapi saya kira semua itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan," jelas Sugiono.

Banjir kembali melanda Pidie Jaya, Aceh. Foto: Dokumentasi BPBD Pidie Jaya

Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Oktober 2026, banjir yang terjadi pada akhir tahun lalu berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan. Seluruh pengungsi yang mencapai lebih dari 2 juta jiwa telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lain, sehingga tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Percepat Pencegahan Banjir Susulan Meski rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir Sumatra menunjukkan kemajuan, Tito mengingatkanwilayah-wilayah terdampak masih berpotensi mengalami banjir susulan seiring tingginya curah hujan menjelang akhir tahun.

Banjir susulan juga terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Akibatnya, sejumlah ruas jalan dan jembatan kembali rusak.

Untuk mengantisipasi banjir susulan, pemerintah akan memprioritaskan normalisasi 137 sungai di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi sedimentasi di sungai-sungai terdampak, yang berisiko mempersempit aliran sungai dan memicu luapan air.

Tito meminta Kementerian PU mempercepat penanganan sungai yang mengalami sedimentasi guna mengurangi risiko banjir susulan. Langkah ini diperlukan agar kerusakan infrastruktur tidak berulang dan upaya rehabilitasi serta rekonstruksi berjalan lebih optimal.

“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir. Artinya ada terus susulan-susulan (bencana) dan kita sedang bekerja (menangani itu),” jelas Tito.