Eko Suwanto Dorong Pemda Integrasikan APBD se-DIY untuk Buka Lapangan Kerja

Eko Suwanto mendorong pemerintah daerah di DIY mengintegrasikan pemanfaatan APBD provinsi, kabupaten/kota, hingga dana desa untuk menciptakan lapangan kerja dan menekan kemiskinan.

Ia meminta penganggaran diarahkan untuk menjawab persoalan ekonomi masyarakat kecil dan kelompok rentan.

“Sinergi antara APBD tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga dana desa harus menjadi satu kesatuan gerak untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menggaet sektor swasta melalui program pemberdayaan,” kata Eko dalam keterangan tertulis, Senin (26/10).

Selain integrasi anggaran, Eko mendorong pengembangan pemasaran digital dan digitalisasi berbagai sektor ekonomi. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperluas akses pasar pelaku usaha lokal sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat.

“Melalui pengembangan platform lokal seperti Si Bakul, pemerintah perlu juga lakukan digitalisasi guna layani kebutuhan transaksi publik mulai dari pembayaran listrik, PBB, pajak kendaraan bermotor, hingga BPJS secara lebih praktis,” ujarnya.

“Pemda DIY harus segera membangun ekosistem digital guna fasilitasi kaum muda membangun usaha baru dan mengembangkan usaha yang telah ada,” kata Eko.

Eko juga meminta pemerintah daerah memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan mengarahkan investasi pada penyerapan tenaga kerja lokal.

“Investasi yang masuk harus mampu memberikan dampak nyata bagi perluasan kesempatan kerja di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dalam keterangannya, Eko turut mengaitkan tantangan ekonomi daerah dengan pemangkasan anggaran di tingkat pusat yang dinilainya memengaruhi daya beli masyarakat dan sektor pariwisata.

Ia mendorong penguatan ekonomi domestik serta perlindungan daya beli masyarakat untuk menghadapi kondisi tersebut.

“Poin kelima, penciptaan lapangan kerja tetap menjadi konsentrasi utama yang harus diperjuangkan bersama. Pemda diharapkan mampu menjadikan APBD sebagai stimulus utama dalam menciptakan lapangan pekerjaan guna mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial yang berlandaskan Pancasila,” kata Eko.