Ekonom Kritik Komunikasi Agresif Pemerintah soal Ekspor Gas: Bagaimanapun, Singapura Partner Kita

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan dalam konferensi pers terkait pengurangan ekspor gas ke Singapura, Senin (26/10/2026). (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai kebijakan pemerintah memangkas ekspor gas ke Singapura menjadi langkah tepat untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Dipo mengatakan, pemangkasan ekspor dinilai tepat karena tidak berpengaruh pada kebutuhan di Singapura. Pada saat bersamaan, Indonesia membutuhkan tambahan gas mengingat pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah.

Ekonom itu mengatakan ekspor gas Indonesia ke Singapura sebatas 31 BBTUD (billion british thermal unit per day) per hari. Pemerintah Singapura pun menyatakan pasokan gas dari Indonesia sebatas mencakup 2 persen kebutuhan nasional.

"Yang lebih penting lagi karena Batam dan Kepulauan Riau sudah mengalami padam listrik berkali-kali," kata Dipo Satria Ramli, Senin (26/10/2026).

"Ini cukup berat, kadang-kadang bisa berhari-hari, dan sangat mengganggu perekonomian karena pasokan gas yang terbatas."

Baca Juga: Indonesia Kurangi Ekspor Gas, Menteri Energi Singapura Sebut Kiriman RI 2 Persen dari Kebutuhan

Menurut Dipo, undang-undang juga membolehkan penghentian ekspor jika terdapat masalah pasokan dalam negeri. Ketika terdapat masalah pasokan, maka pemerintah akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

Komunikasi agresif pemerintah dikritik

Pada saat bersamaan, Dipo mengkritik komunikasi pemerintah RI kepada Singapura yang terkesan agresif. Ia menilai komunikasi pemerintahan Prabowo Subianto mengenai eksor gas tercampur dengan sejumlah isu.

Pemerintah disinyalir tidak terima dengan keluhan Sigapura terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penurunan status pasar saham Indonesia di Morgan Stanley Capital International (MSCI).

"Sebagai contoh, mohon maaf, Menko Bahlil sempat bilang tidak akan bekerja sama dengan negara yang tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia," kata Dipo dilaporkan tim liputan KompasTV.

"Menurut saya ini sangat multitafsir dan sangat berbahaya. Karena bagaimanapun juga, Singapura adalah partner negara kita, sebagai contoh Danantara kalau sampai hari ini menerbitkan obligasi masih di Singapura, bukan di Indonesia."

Dipo pun mengingatkan bahwa Singapura juga mengekspor energi ke Indonesia. Terlebih lagi, Singapura memiliki kapasitas penyulingan besar.

Sebelumnya, usai Indonesia mengumumkan pemangkasan ekspor gas, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengingatkan agar para pihak menghormati kontrak pasokan gas.

Bahlil kemudian menimpali dengan menegaskan Indonesia tidak melanggar kontrak ekspor. Menurut Bahlil, pemangkasan tersebut berada dalam batas toleransi kontrak yang menyaratkan pemenuhan pasokan minimum sekitar 91–92 persen dari volume yang disepakati.

"Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, aturan. Jadi, jangan ajari Indonesia tentang komitmen untuk menjaga dan menghargai kontrak," kata Bahlil, Senin (26/10).

Baca Juga: Ekspor Gas ke Singapura Dipangkas 8 Persen, Bahlil Tegaskan RI Tak Langgar Kontrak

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV