KNTI Nilai Program KNMP Bisa Dorong Kesejahteraan Rakyat Pesisir

jpnn.com, JAKARTA - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memiliki potensi untuk menjawab sebagian kebutuhan nelayan kecil.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai program tersebut berpotensi juga membuka lapangan kerja baru, menggerakkan aktivitas ekonomi desa, hingga memperluas pemerataan pembangunan di kawasan pesisir.

BACA JUGA: Pertamina Patra Niaga Bangun Ruang Belajar Untuk Anak-Anak di Pesisir Sulawesi

"Sudah saatnya pemerintah harus fokus pada nelayan dan potensi menggerakkan ekonomi pesisir dengan pembiayaan modal yang konsisten," ungkap Dani di Jakarta, Senin (26/10).

Dia mengatakan pemerintah perlu memastikan konsistensi kebijakan dan memperkuat pengawasan agar KNMP mencapai tujuan tersebut.

BACA JUGA: Ribuan Bibit Mangrove Terus Memperkuat Ekosistem Pesisir Pangandaran

Dani melanjutkan KNMP juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya negara memenuhi hak nelayan kecil atas pembangunan yang adil dan lingkungan yang sehat. 

Dalam perspektif itu, kata dia, pembangunan kawasan pesisir tidak hanya menyangkut peningkatan produktivitas ekonomi, melainkan perlindungan ruang hidup serta akses masyarakat terhadap sumber daya laut.

BACA JUGA: Sekjen KNTI: Perizinan di Sektor Kelautan dan Perikanan menyisakan Banyak Masalah

"Kami melihat sebenarnya program pemerintah ada upaya nyata dalam melakukan territorial reclamation atau pengambilan kembali ruang secara hukum demi membela hak nelayan kecil," kata Dani.

Pandangan serupa disampaikan Bagus Mangundiwiryo, peneliti dari lembaga riset Indomasive Institute. 

Dia menilai sejumlah langkah strategis pemerintah dalam dua tahun terakhir berpotensi menjadi bagian dari upaya mengatasi kemiskinan struktural yang selama ini membayangi masyarakat pesisir.

Bagus mengutip data Indomasive menyebut upaya memutus kemiskinan masyarakat pesisir bisa dipercepat andai pemerintah mampu menuntaskan pembangunan infrastruktur strategis yang menyentuh persoalan mendasar operasional nelayan melalui program KNMP.

"Kuncinya ada pada kedaulatan pendingin, perbaikan dermaga logistik, serta integrasi teknologi tepat guna. Infrastruktur pendingin tersebut secara efektif memotong jalur ketergantungan nelayan pada tengkulak yang kerap memainkan harga tangkapan secara sepihak," kata Bagus.

Menurut Bagus, keberadaan fasilitas penyimpanan berpendingin dapat memberikan keleluasaan bagi nelayan dalam menjaga kualitas hasil tangkapan dan menentukan waktu penjualan. 

Bagus melanjutkan intervensi pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan regulasi juga menjadi langkah penting mewujudkan kedaulatan maritim. 

Dia menilai kebijakan yang memprioritaskan alokasi ruang bagi nelayan tradisional dapat memperkuat kehadiran negara dalam melindungi kepentingan masyarakat pesisir di tengah dominasi pemodal besar.

"Ya, dengan infrastruktur yang kuat dan jaminan hukum atas ruang hidup mereka, pemutusan mata rantai kemiskinan di pesisir kini bukan lagi angan-angan, melainkan peta jalan nyata yang sedang berjalan," tegas Bagus. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KNTI Desak Pemerintah Usut Tewasnya Saksi Kunci Benjina