JAKARTA, KOMPAS – Jelang musim puncak atau peak season akhir tahun 2026 dan awal 2027, para pengusaha memperkirakan harga barang akan naik antara 5 persen hingga 30 persen. Selain momentum, kenaikan harga juga dipicu lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta situasi geopolitik di Timur Tengah yang belum stabil.
Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budiharjo Iduansjah mengemukakan, kenaikan harga didorong kondisi dolar AS yang menguat. Faktor pendorong lainnya adalah harga bahan bakar yang meningkat.
“Namun, kami masih punya stok (barang), mungkin naiknya enggak terlalu sampai signifikan. Kalau kenaikan sih rata-rata saat hari besar keagamaan nasional, seperti Lebaran itu pasti ada kenaikan rata-rata 5 persen dari harga bulan-bulan biasa karena peak season ya,” tuturnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Meski demikian, dalam konteks pengaruh faktor global, para pengusaha masih dapat menekan harga lebih lama. Sebab, para penyuplai (supplier) memberi ketentuan khusus secara bertahap dan ada kelonggaran bagi para pengusaha.
“Kalau ada stok lama, mereka (supplier) kasih kesempatan ke kami biasanya satu bulan order, nanti bulan depan baru naik (harga). Jadi kenaikannya berkisar minimal 5 persen sampai maksimal saya tidak bisa tentukan ya,” ujar Budiharjo.
Ketika ditanya soal pergerakan masyarakat ke pusat perbelanjaan, Budiharjo mengatakan, kunjungan masyarakat kelas menengah atas relatif masih stabil. Namun, kelas menengah bawah turun drastis, meski ia tak menjabarkan secara rinci.
Kondisi yang paling menekan saat ini ada pada kelompok kelas menengah bawah sehingga stimulus diperlukan untuk mendongkrak daya beli mereka.
Isu terpukulnya kelas menengah bawah juga diakui Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja. Tekanan ini terjadi karena kenaikan biaya energi, logistik, tingkat suku bunga pinjaman hingga terdampak penghematan anggaran pemerintah.
Triwulan IV Oktober-Desember 2026 dibayangi potensi kenaikan harga jual barang dan produk, imbas biaya produksi yang meningkat. Namun, para produsen dan pengusaha ritel berupaya meminimalisasi kenaikan harga jual, agar kinerja triwulan terakhir 2026 dapat tetap terjaga.
“Meski mengalami berbagai tekanan, tetapi secara tahunan, diperkirakan industri usaha ritel masih akan tetap tumbuh meski tidak akan signifikan. Pertumbuhan akan terbatas saja, tidak akan lebih dari 5 persen,” tutur Alphonzus.
Penciptaan kondisi dalam negeri harus menjadi prioritas untuk diupayakan. Sebab, perdagangan dalam negeri bisa optimal menjadi penggerak utama perekonomian untuk meredam dampak global.
Sebelumnya, Alphonzus memperkirakan, harga barang di pusat perbelanjaan akan naik lebih dari 30 persen pada triwulan IV-2026. Hal itu imbas isu geopolitik Timur Tengah serta kenaikan tingkat suku bunga oleh pemerintah.
Dari segi perilaku, masyarakat kelas bawah tetap belanja, tetapi membeli produk dengan harga satuan lebih rendah. Harga barang yang relatif masih terjaga karena stok barang berasal dari periode peak season pada Ramadhan dan Idul Fitri pada awal 2026.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, kenaikan harga barang dan jasa terasa meningkat sejak pecahnya perang AS-Israel dengan Iran. Imbasnya, seluruh kelompok terdampak.
“Kalau jumlah kelas menengah itu kapan pulihnya, dalam waktu dekat ya enggak ya. Kalau lihat dari program-program pemerintah, memang menyasar masyarakat berpendapatan rendah. Sering kali program bantuan sosial untuk kelas menengah itu tidak ada,” ujar Esther.
Setelah akhir tahun, ketika harga barang dan jasa naik, maka potensi untuk turun juga relatif lebih sulit. Barang-barang yang memanfaatkan stok lama kemungkinan akan dijual mengikuti harga yang sudah ada atau menyesuaikan harga baru.
Guna menjaga daya beli masyarakat agar tidak makin merosot, pemerintah perlu menjaga kenaikan harga bahan bakar minyak. Sebab, insentif yang diberikan selama ini masih belum efektif menjaga daya beli masyarakat.
Dalam jangka panjang, Esther mengatakan, pekerjaan rumah pemerintah masih sama. Pemerintah harus memiliki strategi agar pabrik-pabrik tetap beroperasi, tidak bangkrut demi mencegah pengangguran.
Komentar (0)