Persiapan pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi terus dimatangkan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah daerah, dan PT Hutama Karya (HK) menggelar prasosialisasi dan dialog untuk mempersiapkan pembangunan jalan tol yang menjadi salah satu proyek strategis bagi konektivitas Sumatera Barat (Sumbar), Senin (26/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman, Parik Malintang, tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kementerian Pekerjaan Umum, serta berbagai unsur masyarakat.
Hadir Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (Forkopimkab) Padang Pariaman, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sumbar Ahdiyarsyah, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, jajaran pemerintah daerah, wali nagari, ninik mamak, dan tokoh masyarakat.
Prasosialisasi ini menjadi ruang dialog untuk memberikan gambaran awal mengenai trase jalan tol, kebutuhan lahan, tahapan persiapan, serta berbagai hal yang perlu diperhatikan sebelum pembangunan dilaksanakan. Masyarakat juga diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan, masukan, dan kekhawatiran terkait lahan serta dampak pembangunan terhadap lingkungan dan aktivitas sehari-hari.
Andre Rosiade menjelaskan bahwa pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi telah mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Proyek sepanjang sekitar 40,8 kilometer itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 29 triliun, di luar biaya pembebasan lahan, dan ditargetkan mulai dilaksanakan pada Januari 2027.
Andre menceritakan bahwa perjuangan pembangunan tol tersebut menguat setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau kondisi jalur transportasi di Sumatera Barat pada Desember 2025. Saat itu, persoalan akses transportasi akibat terputusnya sejumlah jalur menjadi perhatian sehingga dibutuhkan alternatif konektivitas yang lebih andal.
Setelah itu, Andre menyampaikan langsung kepada Presiden mengenai pentingnya pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum hingga pemerintah pusat memberikan arahan agar pembangunan jalan tol dipersiapkan.
“Alhamdulillah, kita mendapatkan anggaran ini. Anggaran sebesar itu tidak mudah didapatkan. Kita harus berjuang, meyakinkan pemerintah pusat, dan bersaing dengan daerah-daerah lain,” ujar Andre dalam kegiatan tersebut.
Menurut Andre, pembangunan tol tidak cukup hanya berorientasi pada kelancaran perjalanan. Infrastruktur ini harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi dan lapangan kerja, serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan produk usaha masyarakat Sumatera Barat.
Andre Rosiade berharap masyarakat dan pelaku usaha lokal dapat ikut merasakan manfaat pembangunan, termasuk melalui pemenuhan kebutuhan material konstruksi, penyerapan tenaga kerja sesuai kualifikasi, serta tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di sepanjang kawasan yang terhubung dengan jalan tol.
Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro memaparkan bahwa ruas Sicincin–Padang Panjang memiliki panjang sekitar 19,49 kilometer, sedangkan ruas Padang Panjang–Bukittinggi sekitar 20,18 kilometer. Khusus di Kabupaten Padang Pariaman, trase jalan tol membentang sekitar 10,2 kilometer dengan kebutuhan lahan kurang lebih 99,06 hektare.
Salah satu bagian penting dari proyek tersebut adalah pembangunan dua terowongan dengan total panjang sekitar 5,6 kilometer. Terowongan itu direncanakan menembus kawasan Bukit Barisan untuk mengatasi kondisi geografis dan perbedaan ketinggian yang cukup besar.
Koentjoro menjelaskan bahwa desain trase mempertimbangkan aspek keselamatan dan ketentuan teknis jalan tol. Jalur tidak dapat dibuat lurus karena perbedaan ketinggian dapat menghasilkan tanjakan yang terlalu curam. Karena itu, trase dibuat lebih panjang dan berkelok untuk memenuhi persyaratan kemiringan jalan serta mendukung keselamatan kendaraan, termasuk kendaraan berat.
Dalam dialog, sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan pertanyaan mengenai kepastian trase, mekanisme penggantian tanah dan tanaman, dampak terhadap lahan pertanian, serta keberlanjutan akses menuju sawah, ladang, dan permukiman. Warga juga mengingatkan pentingnya pengendalian dampak lingkungan dan pemulihan fasilitas umum yang terdampak pembangunan.
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak terkait menjelaskan bahwa kebutuhan gorong-gorong, jembatan penghubung, dan akses menuju lahan masyarakat akan dikaji melalui survei teknis. Penanganan tanah serta tanaman yang terdampak juga akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan mekanisme penilaian oleh pihak independen sesuai dengan status serta dokumen kepemilikan atau penguasaannya.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menegaskan dukungan pemerintah kabupaten terhadap pembangunan tol yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia meminta seluruh tahapan dipersiapkan secara transparan, disertai informasi yang jelas mengenai trase, jadwal pelaksanaan, wilayah terdampak, serta mekanisme penyelesaian persoalan masyarakat.
John Kenedy juga berharap pembangunan jalan tol membuka peluang bagi usaha lokal, UMKM, dan tenaga kerja setempat. Menurutnya, masyarakat harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi agar proses pembangunan berlangsung dengan komunikasi yang baik dan tidak mengabaikan hak warga.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sumbar Ahdiyarsyah menyatakan pihaknya siap mendukung percepatan proses pengadaan tanah untuk pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi. Menurutnya, pemerintah provinsi akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan, nagari, dan jorong dalam tahapan persiapan.
Ahdiyarsyah menjelaskan bahwa proses selanjutnya menunggu dokumen Rencana Kegiatan Pengadaan Tanah (RKP2T) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Setelah dokumen tersebut diterima dan proses verifikasi diselesaikan, tahapan persiapan penetapan lokasi akan dilanjutkan, termasuk penyusunan jadwal sosialisasi secara intensif.
“Secara prinsip, kami dari Perkimtan Provinsi Sumatera Barat siap berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menyukseskan proses pengadaan tanah pembangunan tol ini,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa sosialisasi berikutnya akan mencakup pendataan awal dan uji publik. Kelengkapan administrasi serta keterlibatan unsur pemerintahan di tingkat lokal menjadi bagian penting untuk mendukung kelancaran setiap tahapan pengadaan tanah.
Andre mengajak pemerintah daerah, instansi teknis, wali nagari, ninik mamak, dan masyarakat untuk terus berkoordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul selama persiapan pembangunan. Ia menekankan bahwa dialog harus menghasilkan tindak lanjut konkret sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai proses yang akan dijalankan.
Melalui prasosialisasi tersebut, persiapan pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi diharapkan berjalan lebih terarah dengan melibatkan masyarakat sejak awal. Selain memperkuat konektivitas antarwilayah, proyek ini ditargetkan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru dan mendukung pemerataan pembangunan di Sumatera Barat.
Komentar (0)