Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) memberikan catatan di tengah rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak ke-18 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP18 CBD) pada 2028 mendatang. Ada beberapa hal yang mereka soroti, termasuk soal landasan hukum Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional 2025-2045, masalah deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Badan Pengurus Yayasan Madani Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto, tak menampik Indonesia telah menetapkan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional (NBSAP) 2025-2045, beserta target-target yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah.
Namun, NBSAP tidak memiliki kedudukan dalam hierarki hukum Indonesia, sehingga negara tidak bisa menggunakannya untuk meninjau perizinan, mengubah rencana tata ruang, apalagi menghentikan proyek strategis nasional. Di samping itu, target yang tercantum dalam rencana pembangunan juga masih bersifat indikasi.
“Bagaimana Indonesia memimpin COP keanekaragaman hayati berikutnya, sementara rencananya sendiri belum memiliki kekuatan hukum dan aturan yang dimaksudkan untuk memperbaiki hal tersebut justru disusun tanpa melibatkan pihak-pihak yang selama ini menjaga hutan ini?” kata Giorgio, dalam Konferensi Pers di Yerevan, pekan lalu.
Indonesia dianggap memiliki modalitas kuat sebagai calon tuan rumah dengan megabiodiversitas yang dimiliki. Tapi, menurut koalisi, megabiodiversitas ini justru tengah merangkak menuju kehancuran.
Berdasarkan data Madani Berkelanjutan, terdapat 14,8 juta hektare area dengan tingkat keanekaragaman tinggi berada di luar kawasan konservasi. Hampir 6 juta hektare di antaranya telah dibebani konsesi atau perizinan.
Giorgio mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga berjanji mengurai masalah perlindungan keanekaragaman hayati ini melalui sebuah peraturan. Namun, KLH menyusun aturan tersebut tanpa melibatkan masyarakat adat, komunitas lokal, maupun kelompok masyarakat sipil.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama jajarannya bertemu dengan Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) Dame Amelia Fawcett di sela-sela London Climate Week pada Juni lalu. Pertemuan tersebut salah satunya membahas penjajakan Indonesia untuk menjadi tuan rumah COP18 CBD.
Namun, dalam gelaran COP17 CBD di Armenia yang kini masih berlangsung, pemerintah Indonesia belum resmi mengajukan presidensi. Adapun tiga negara yang telah mengajukan secara resmi adalah Ethiopia, Panama, dan Ekuador.
Berdasarkan catatan Forest Watch Indonesia (FWI), Indonesia kehilangan sekitar 1,06 juta hektare hutan alam pada 2024-2025 dari total 88,43 juta hektare hutan alam. Juru Kampanye FWI Agung Ady Setiyawan mengingatkan pemerintah agar memaksimalkan komitmen perlindungan hutan primer dengan integritas tinggi di momentum COP17 CBD kali ini.
“Keberhasilan konservasi biodiversitas tidak diukur dari berapa banyak hektare yang dilaporkan, tetapi dari berapa banyak hutan alam yang masih berdiri, tetap terhubung, dan terlindungi,” ujar Agung, dalam Konferensi Pers di Yerevan, Armenia, pekan lalu.
Deforestasi turut berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati. Menurut analisis FWI, 40% deforestasi nasional terjadi di dalam konsesi kehutanan, perkebunan, dan tambang. Di sisi lain, deforestasi juga terjadi di key biodiversity area atau area kunci keanekaragaman hayati.
Persoalannya barangkali datang dari akar, data FWI menunjukkan 4,59 juta hektare area kunci keanekaragaman hayati dibebani konsesi.
Komentar (0)