JAKARTA -- Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan para ekonom menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 akan sulit tercapai. Di antara yang disorot para ahli adalah mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai paling berisiko.
“Para ekonom menunjukkan keraguan yang cukup besar terhadap kemungkinan tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen yang diasumsikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027,” tulis LPEM FEB UI dalam Survei ‘LPEM Economic Expert Survey – Semester II 2026’, dikutip Ahad (25/10/2026).
Baca Juga
Menko Airlangga: Ekonomi Digital Mesin Pertumbuhan Ekonomi 2027
Wakil Kepala BP BUMN Tinjau Gerai KDKMP, Produk LPG Pertamina Hadir Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Rosan Beberkan Tantangan Indonesia Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Survei tersebut dilakukan dari 21 September hingga 13 Oktober 2026 melalui platform survei daring. Sampel dalam survei tersebut terdiri atas 63 ahli ekonomi dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, lembaga penelitian, think tanks, sektor swasta, hingga organisasi/institusi multinasional.
“Dari 63 responden, sebanyak 37 ekonom (59 persen) menilai target tersebut sebagai asumsi makroekonomi yang paling kecil kemungkinannya untuk tercapai, menjadikannya pilihan yang paling banyak dipilih dengan selisih yang cukup besar dibandingkan asumsi lainnya,” tuturnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Asumsi lainnya, seperti nilai tukar rupiah Rp 17.500 per dolar AS menjadi asumsi makroekonomi RAPBN 2027 yang paling sulit di posisi kedua. Asumsi tersebut dipilih oleh 12 responden (19 persen).
Sebaliknya, relatif sedikit ekonom yang menilai asumsi makroekonomi lainnya sebagai yang paling sulit dicapai. Hanya empat responden (6 persen) yang memilih asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar 75 dolar AS per barel, disusul oleh tiga responden (5 persen) yang memilih asumsi inflasi sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, dan hanya satu responden (2 persen) yang memilih asumsi imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Sementara itu, enam responden (10 persen) menyatakan keyakinan bahwa seluruh asumsi makroekonomi tersebut dapat tercapai. “Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa para ekonom memandang target pertumbuhan ekonomi 2027 sebagai komponen yang paling menantang dalam proyeksi makroekonomi pemerintah, sementara kekhawatiran terhadap kemungkinan tercapainya asumsi-asumsi lainnya relatif lebih rendah,” katanya.
Pada survei yang sama, para ekonom menilai MBG, KDMP, dan target pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagai agenda yang paling berisiko tidak memenuhi ekspektasi. Hal tersebut dipandang menjadi tantangan besar bagi efektivitas pelaksanaan program pemerintah ke depan.
“Program MBG, khususnya ambisinya sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, menjadi agenda yang paling banyak dinilai berisiko tidak memenuhi ekspektasi, dipilih oleh 54 dari 63 responden (86 persen),” ujarnya.
Selanjutnya, program KDMP dipilih oleh 48 responden (76 persen), diikuti oleh target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dipilih oleh 43 responden (68 persen).
Namun, survei menunjukkan relatif lebih sedikit responden yang menilai investasi yang dipimpin Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) (14 responden atau 22 persen), hilirisasi dan industrialisasi (delapan responden atau 13 persen), serta program 3 juta rumah (tujuh responden atau 11 persen), sebagai agenda yang paling berisiko tidak memenuhi ekspektasi. Sementara itu, swasembada energi dan swasembada pangan masing-masing hanya dipilih oleh lima responden (8 persen).
Komentar (0)