Pemerintah saat ini mengelola program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon mencapai Rp300 triliun, di samping alokasi pembiayaan tambahan.
Hal ini dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah memetakan alokasi anggaran jumbo tersebut ke berbagai sektor ekonomi agar penyalurannya tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi perekonomian warga.
"Jadi nanti kita akan menambahkan lagi (kredit) dan membagi kepada sektornya masing-masing, karena Bapak Presiden kan minta agar ujungnya masyarakat punya literasi keuangan dan punya uang untuk spending (belanja)," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Sebagai pembanding, pemerintah saat ini mengelola program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon mencapai Rp300 triliun, di samping alokasi pembiayaan tambahan sebesar Rp50 triliun untuk sektor perumahan.
Pemerintah membuka peluang penggunaan skema pembiayaan produktif lainnya di luar KUR, termasuk potensi pelibatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bagi masyarakat pedesaan yang skemanya masih dalam tahap pembahasan.
Target penyaluran ini sebelumnya dipaparkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Presiden menargetkan pinjaman produktif Rp400 triliun tersebut dapat menjangkau sekitar 28 juta keluarga penerima manfaat pada 2027, dengan fokus pada kelompok rentan dan sektor akar rumput seperti petani, nelayan, masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan, hingga warga di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
"Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita, insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka yang berada di pedesaan, daerah terpencil, daerah tertinggal, juga masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan," katanya.
"Ini nanti sasarannya kurang lebih 28 juta keluarga jika dihitung dengan anak istri berarti mencakup sekitar 100 juta rakyat kita. Itu kemampuan kita sekarang," kata Prabowo.
Langkah memperluas akses kredit bersubsidi ini dirancang untuk mengikis ketergantungan masyarakat pada pinjaman informal dan jeratan pialang ilegal.
Selain memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pendorongan kredit secara masif ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga serta memperkuat konsumsi masyarakat yang menopang lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
(Nur Ichsan Yuniarto)
Komentar (0)