Jaga Kepercayaan Publik, Bakom Satukan Narasi Pusat dan Daerah

jpnn.com, MEDAN - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan humas se-Sumatera Utara bekerja sama agar pusat dan daerah berbicara dalam satu narasi.

Pasalnya, setiap program prioritas nasional baru sampai ke warga melalui pemerintah daerah, dan humas daerahlah yang menerjemahkannya ke bahasa warga sekaligus menangkap lebih dulu apa yang mereka rasakan.

BACA JUGA: Bakom Seharusnya Diisi Praktisi PR, Komunikasi Pemerintah Tidak Cukup Hanya Publikasi

"Program prioritas pemerintah sampai kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Humas daerah adalah mata rantai terakhir yang menerjemahkan kebijakan nasional ke bahasa warga, sekaligus yang pertama mendengar apa yang dirasakan warga. Di tangan humas daerah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dijaga," ujar Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom Hariqo Wibawa Satria, di Medan.

Dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar Bakom di Medan, Jumat (23/10), Hariqo menjelaskan komunikasi pemerintah tidak hanya menyampaikan program, tetapi juga mendengar masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait.

BACA JUGA: BTN Targetkan Bangun 200 Ribu Unit Rumah Rendah Emisi Pada 2030

"Kritik dari masyarakat adalah bagian dari pelayanan yang harus kita terima dengan terbuka. Pelayanan komunikasi pemerintah tidak mengenal jam kerja, karena kebutuhan masyarakat akan informasi hadir setiap saat," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, yang hadir sebagai narasumber panel Sinergi Pusat, Legislatif, dan Humas Daerah, menilai peran humas daerah perlu ditempatkan lebih tinggi dalam tata kelola pemerintahan.

BACA JUGA: Pemda Sudah Mengantisipasi jika Pusat Batal Menanggung Gaji PPPK

"Sebaik apapun program berjalan di lapangan, hasilnya baru dirasakan sebagai keberhasilan apabila tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena itu humas daerah bukan fungsi pelengkap, melainkan bagian yang menentukan keberhasilan pembangunan," tutur Sugiat.

Oleh karena itu, dia mendukung langkah Bakom mengonsolidasikan komunikasi pemerintah pusat dan daerah.

"Pemerintahan adalah satu kesatuan. Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu berbicara dalam satu narasi, meskipun dengan cara penyampaian yang disesuaikan dengan daerah masing-masing," katanya.

Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar Bakom di Medan diikuti humas Pemerintah Provinsi serta 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Sumatera Utara menjadi provinsi pertama pelaksanaan program pembinaan komunikasi kehumasan daerah yang akan dijalankan Bakom secara bertahap di sejumlah provinsi, dengan peserta unsur kehumasan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah tingkat provinsi, serta satuan kerja pemerintah pusat di daerah.

Selain diskusi, peserta mengikuti pelatihan juru bicara daerah bersama pembawa acara berita televisi nasional, yang diakhiri simulasi konferensi pers secara berkelompok berdasarkan kasus di Sumatera Utara.

Pelatihan ini diharapkan meningkatkan kemampuan humas daerah dalam menghadapi media dan menjelaskan kinerja pemerintah kepada masyarakat, termasuk ketika berhadapan dengan isu yang bergerak cepat di ruang digital.(chi/jpnn)