Israel akan menutup seluruh perlintasan darat dengan Tepi Barat pada hari pemilihan umum, Selasa (27/10). Kebijakan ini diumumkan setelah dua tentara Israel tewas dibunuh oleh pria bersenjata Palestina di wilayah tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan penutupan itu mencakup larangan keluar-masuk bagi pekerja Palestina di Tepi Barat dan Lembah Yordan, termasuk kawasan industri.
“Para politisi telah menyetujui larangan masuk dan keluarnya pekerja Palestina di seluruh Yudea dan Samaria serta Lembah Yordan, termasuk kawasan industri, serta penutupan seluruh perlintasan darat sepanjang hari pemilihan (Selasa), 27 Oktober 2026,” demikian pernyataan IDF melalui Telegram, dikutip AFP, Minggu (25/10).
Israel menggunakan istilah Yudea dan Samaria untuk menyebut Tepi Barat.
Sementara itu, ribuan warga Israel menggelar demonstrasi antipemerintah di Tel Aviv pada Sabtu (24/10), tiga hari menjelang pemilu. Demonstrasi tersebut ditujukan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas kegagalan mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Aksi itu diorganisasi oleh October Council, kelompok yang dibentuk keluarga korban tewas dan sandera dalam serangan tersebut. Mereka mendesak pemerintah membentuk komisi penyelidikan negara yang independen untuk mengusut kegagalan keamanan Israel.
“Tiga hari sebelum pemilu, kami akan menggelar acara puncak yang menandai tiga tahun perjuangan untuk mengungkap kebenaran, menuntut pertanggungjawaban, dan membentuk komisi penyelidikan negara,” tulis October Council melalui X sebelum demonstrasi, dikutip AFP.
Menurut laporan AFP, para demonstran bergerak dari Rabin Square menuju Hostages Square, salah satu titik utama aksi sebelumnya yang menuntut pembebasan sandera di Gaza. Sejumlah pemimpin partai oposisi turut hadir, termasuk mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot.
Hadas Feuershtein, 68 tahun, yang berbicara kepada AFP sebelum aksi dimulai, mengkritik kinerja pemerintahan Netanyahu.
“Siapa pun yang telah memimpin kami selama empat tahun terakhir telah melakukan pekerjaan yang sangat buruk,” kata Feuershtein.
“Israel belum pernah berada dalam situasi seperti sekarang,” lanjutnya.
Pemerintahan Netanyahu menolak desakan pembentukan komisi penyelidikan independen. Sebagai gantinya, pemerintah mengusulkan komisi yang anggotanya ditunjuk oleh koalisi pemerintah dan anggota parlemen oposisi.
Namun, para pemimpin oposisi menyatakan akan memboikot komisi yang dibentuk melalui mekanisme tersebut.
Pemilu Selasa mendatang dipandang sebagai ujian bagi kepemimpinan Netanyahu. Jajak pendapat terakhir yang dipublikasikan sebelum larangan publikasi survei berlaku menunjukkan belum ada blok politik yang diproyeksikan meraih mayoritas di parlemen Israel yang memiliki 120 kursi.
Komentar (0)