China Desak AS Tinjau Ulang Aturan Pembatasan Investasi Teknologi

China mendesak Amerika Serikat (AS) meninjau kembali usulan pembatasan investasi teknologi di China. Beijing menilai kebijakan itu berpotensi mengganggu hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara.

Mengutip The Economic Times, desakan itu disampaikan Kementerian Perdagangan China pada Sabtu (24/10). Sebelumnya, Departemen Keuangan AS mengusulkan perluasan aturan pembatasan investasi di sejumlah sektor teknologi strategis.

Usulan tersebut memperluas cakupan Outbound Investment Security Program (OISP), program yang membatasi investasi AS ke negara tertentu seperti China, Rusia, dan Korea Utara.

Sasarannya mencakup teknologi hipersonik, teknologi informasi kuantum, komputasi berkinerja tinggi, superkomputer, dan kecerdasan buatan (AI). Industri bioteknologi juga masuk dalam daftar baru.

Kementerian Perdagangan China menentang usulan itu karena dinilai memperluas pembatasan investasi terkait China secara diskriminatif. Juru bicara kementerian, dalam pernyataan yang dimuat media pemerintah Global Times, menyebut kebijakan itu sebagai perluasan konsep keamanan nasional secara berlebihan.

“Ini merupakan contoh khas dari perluasan konsep keamanan nasional secara berlebihan. China akan memantau perkembangan selanjutnya dengan saksama dan mempertahankan haknya untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai,” tuturnya.

Kemendag China memperingatkan aturan itu dapat merusak hubungan ekonomi kedua negara. Namun, Beijing belum merinci langkah balasan bila aturan diberlakukan.

Kebijakan pembatasan investasi teknologi ke sejumlah negara seperti China itu didorong oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent. Aturan itu ditujukan untuk mencegah pihak yang dianggap lawan AS memanfaatkan investasi dari negara tersebut guna mengembangkan teknologi yang dinilai mengancam keamanan nasional.

“Peraturan yang diusulkan ini akan memperkuat Outbound Investment Security Program yang sudah ada untuk mencegah pihak-pihak yang menjadi musuh kami menggunakan investasi AS guna mengembangkan teknologi penting yang mengancam keamanan nasional AS,” ujar Bessent.

Usulan itu masih harus melewati periode konsultasi publik sebelum Departemen Keuangan AS menerbitkan ketentuan final.

Ketegangan teknologi kedua negara juga muncul setelah Departemen Luar Negeri AS menjatuhkan sanksi kepada lima perusahaan China yang dikaitkan dengan Linwei Ding, mantan insinyur Google. Ding dinyatakan bersalah awal tahun ini atas pencurian rahasia dagang terkait AI.

China menentang sanksi itu dan menyebutnya sangat merugikan hak serta kepentingan sah perusahaan China.