Ahmad Ali PSI Setuju Jokowi soal "Operasi Politik" di Balik Polemik Ijazah Gibran

Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo atau Jokowi (tengah) menghadiri Rakorda PSI Kabupaten Bogor di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Sabtu (24/10/2026). (Sumber: Kompas.com/Tria Sutrisna)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) soal adanya "operasi politik" di balik polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyatakan persetujuannya dengan perkataaan Jokowi soal "operasi politik" tersebut. 

"Sangat sulit untuk kita tidak benarkan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi," ujar Ahmad di Kabupaten Bogor, Sabtu (24/10/2026). 

Ia mengatakan Gibran yang sudah dilantik sebagai wakil presiden setelah terpilih dalam Pilpres 2024 lalu, tetapi dua tahun kemudian pencalonannya dipermasalahkan. 

Ahmad juga menilai Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya tidak memutuskan kembali perkara yang pernah diputuskan sebelumnya.

Baca Juga: Jokowi Hadiri Rakorda PSI di Bogor, Ahmad Ali: Pesan Pentingnya Bangun Struktur Partai

 

Mantan Wakil Ketua Umum Nasdem itu juga menilai MK tak seharusnya memutuskan perkara ketika penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

"Jadi selalu saya katakan Mahkamah Konstitusi sedang melakukan atraksi politik," katanya. 

Ia lantas menyinggung pertimbangan hakim MK yang menyatakan tak menemukan bukti Gibran punya ijazah setara sekolah menengah atas (SMA)/sederajat. 

Menurutnya, Gibran memang tidak punya ijazah yang dimaksudkan karena sistem pendidikan yang ada di luar negeri berbeda dengan di Indonesia. 

Bahkan, Ahmad mencontohkan anaknya yang menempuh pendidikan menengah atas di Melbourne, Australia, yang juga tidak memiliki ijazah, tetapi berupa sertifikat. 

"Tapi pertanyaan kita adalah, Mas Gibran sarjana benar apa enggak? Benar dong. Nah, artinya secara sistem pendidikan proses yang dilalui oleh Mas Gibran itu benar," tegasnya. 

Ia juga menilai putusan MK soal gugatan syarat pendidikan Gibran mestinya tak dipermasalahkan lagi karena Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tidak menerima permohonan para pemohon. 

Baca Juga: Pelapor Suket Gibran Bantah Jokowi Soal Operasi Politik: Justru Bapak yang Tunggangi Negara Ini

Pernyataan Jokowi soal "Operasi Politik" 

Jokowi menyebut ada "operasi politik" serta pihak-pihak yang disebutnya sebagai "penumpang gelap" yang menunggangi polemik ijazah Gibran hingga menjadi ramai di ruang publik.

"Sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali. Tapi, ya, buat saya biasa aja," ucapnya di Solo, Jumat, 16 Oktober 2026. 

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan "operasi politik" di balik polemik ijazah putra pertamanya itu bertujuan untuk menurunkan reputasi politik, baik Gibran maupun dirinya sendiri. 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV