Negara Paling Banyak Utang ke China, Ada Indonesia?

cnbcindonesia.com
2 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, CNBC Indonesia - China menjadi salah satu negara yang banyak memberikan pinjaman untuk membiayai pembangunan infrastruktur di berbagai belahan dunia. Mulai dari pembangkit listrik, jalan raya, hingga jalur kereta api, sejumlah negara memanfaatkan pendanaan dari Negeri Tirai Bambu untuk mempercepat pembangunan.

Berdasarkan data Bank Dunia dalam International Debt Statistics yang dikutip dari Visual Capitalist , Pakistan menjadi negara dengan jumlah utang terbesar kepada China pada 2024.

Baca: Mulai Dipangkas! Segini Nilai Ekspor Gas RI ke Singapura

Total utang Pakistan kepada kreditur China mencapai US$22,38 miliar, disusul Angola sebesar US$14,40 miliar dan Sri Lanka sebesar US$8,69 miliar. Menariknya, Indonesia juga masuk dalam daftar tersebut, meskipun nilainya jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara yang menempati posisi teratas.

Perlu diketahui, data ini secara khusus menghitung posisi utang luar negeri jangka panjang sektor publik dan utang yang dijamin pemerintah (public and publicly guaranteed debt) kepada kreditur China pada 2024.

Dengan demikian, angka tersebut tidak mencakup seluruh jenis utang luar negeri suatu negara kepada China.

Negara-negara di Asia dan Afrika mendominasi daftar peminjam terbesar dari China. Sebagian pinjaman tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur yang membutuhkan biaya besar dan waktu pengerjaan panjang.

Pakistan berada di urutan pertama dengan utang mencapai US$22,38 miliar. Nilainya hampir US$8 miliar lebih besar dibandingkan Angola yang menempati posisi kedua.

Sri Lanka menyusul di peringkat ketiga dengan US$8,69 miliar, sedangkan Ethiopia dan Bangladesh melengkapi lima besar dengan masing-masing US$7,44 miliar dan US$6,63 miliar.

Indonesia berada di peringkat ke-32 dengan nilai utang kepada kreditur China sebesar US$1,45 miliar.

Posisi Indonesia berada di bawah Guinea yang mencatat utang sebesar US$1,65 miliar, tetapi masih di atas Mozambik, Tanzania, dan Djibouti.

Sebagai gambaran, utang Pakistan kepada China berdasarkan data tersebut lebih dari 15 kali lipat dibandingkan Indonesia.

Namun, besarnya nilai utang tidak bisa langsung digunakan untuk menentukan apakah suatu negara memiliki kondisi keuangan yang lebih buruk dibandingkan negara lainnya.

Kemampuan membayar utang juga dipengaruhi oleh ukuran ekonomi, pendapatan negara, cadangan devisa, hingga jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

Mengapa Banyak Negara Berutang kepada China?

Besarnya utang sejumlah negara kepada China tidak terlepas dari kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur.

Pakistan menjadi salah satu contoh yang paling menonjol. Negara tersebut memiliki hubungan ekonomi dan strategis yang erat dengan Beijing selama beberapa dekade.

Melalui proyek China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), China turut mendukung pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, jalan raya, serta berbagai fasilitas transportasi di Pakistan.

Hingga akhir 2024, sebanyak 17 proyek energi yang telah diselesaikan melalui CPEC menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 8.904 megawatt (MW). Selain itu, pembangunan jalan tol dan jalan raya yang selesai mencapai 888 kilometer.

Pembangunan tersebut ditujukan untuk memperbaiki pasokan listrik, memperlancar distribusi barang, dan mendukung kegiatan ekonomi Pakistan.

Meski demikian, pinjaman dari China juga menjadi bagian dari kewajiban utang luar negeri yang harus dikelola pemerintah Pakistan.

Pada Maret 2025, China bahkan memberikan perpanjangan waktu pembayaran selama satu tahun untuk pinjaman Pakistan senilai US$2 miliar.

Langkah tersebut memberi ruang bagi Pakistan dalam mengelola kebutuhan pembiayaan dan menjaga kondisi cadangan devisanya.

Sementara itu, Angola yang berada di peringkat kedua memiliki hubungan pembiayaan dengan China sejak masa pembangunan kembali setelah perang saudara.

Pada 2004, China memberikan fasilitas pinjaman awal senilai US$2 miliar untuk mendukung pembangunan kembali infrastruktur Angola.

Hubungan pembiayaan kedua negara kemudian berkembang, terutama karena Angola juga merupakan produsen minyak.

Meski demikian, posisi utang Angola kepada China mulai menurun. Pada 2024, utangnya tercatat turun hampir seperlima dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenya juga memperlihatkan bagaimana pinjaman China digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi.

Sekitar 90% biaya pembangunan jalur kereta api Mombasa-Nairobi dibiayai melalui pinjaman dari China. Jalur tersebut menghubungkan ibu kota Kenya dengan pelabuhan utama negara itu dan digunakan untuk angkutan penumpang maupun barang.

Selain menyediakan pendanaan, proyek-proyek tersebut juga melibatkan perusahaan China dalam konstruksi, penyediaan peralatan, dan berbagai kegiatan operasional.

Dengan demikian, pembiayaan infrastruktur luar negeri juga membuka peluang bisnis bagi perusahaan konstruksi dan teknologi asal China.

Utang ke China, Apakah Berisiko?

Besarnya pinjaman kepada China turut menimbulkan perdebatan mengenai kemampuan negara-negara penerima utang untuk memenuhi kewajiban pembayarannya.

Salah satu istilah yang kerap muncul adalah debt-trap diplomacy atau diplomasi jebakan utang.

Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan kekhawatiran bahwa pinjaman infrastruktur dalam jumlah besar dapat meningkatkan ketergantungan finansial suatu negara terhadap pemberi pinjaman.

Sri Lanka menjadi salah satu negara yang sering dikaitkan dengan perdebatan tersebut, khususnya mengenai pembangunan Pelabuhan Hambantota yang melibatkan pembiayaan dan perusahaan asal China.

Namun, pandangan tersebut masih diperdebatkan. Sejumlah penelitian menilai kesulitan utang Sri Lanka tidak dapat dijelaskan hanya dari pinjaman China, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan ekonomi domestik serta kewajiban kepada kreditur lainnya.

Baca: IKN Dikepung Investasi Baru Rp 4 Triliun, Ini Nama-Nama Perusahaannya

Pada akhirnya, besarnya pinjaman dari China dapat memberikan manfaat berupa pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas ekonomi.

Akan tetapi, setiap negara tetap perlu memastikan bahwa proyek yang dibiayai dapat memberikan manfaat ekonomi yang memadai, sementara kewajiban utangnya dapat dibayar sesuai kemampuan keuangan masing-masing negara.

CNBC INDONESIA RESEARCH 

[email protected]

(evw/evw)

Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Tekan Asap Karhutla Papua, Tim Gabungan Terapkan OMC Dry Ice
• 32 detik lalu
0
thumb
Demokrasi Punya Aturan dan Waktunya
• 18 jam lalu
0
thumb
BNPB: 2.431 Hektare Lahan Karhutla di Sumatera Masih dalam Penanganan
• 18 jam lalu
0
thumb
Menkes Budi Sadikin Tinjau Fasilitas Kesehatan di Kalteng di Tengah Asap Karhutla | KOMPAS SIANG
• 3 jam lalu
0
thumb
Kapolri Jelaskan Kronologi Lengkap Kasus Narkoba 1,2 Ton di Aceh
• 14 jam lalu
0
Berhasil disimpan.