Pantau - Anggota DPR RI Ahmad Irawan mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) agar pelaksanaannya lebih transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ahmad menilai pembenahan sejumlah program prioritas tersebut penting untuk menjawab kritik publik sekaligus memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai tujuan pembangunan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, Hingga Kemandirian Nasional" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Politikus Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa seluruh partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan memiliki tanggung jawab bersama untuk mendukung keberhasilan program Presiden Prabowo.
“Tanggung jawab kami sama besarnya dengan Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya untuk menyukseskan pemerintahan ini,” kata Ahmad.
Menurutnya, sejumlah kebijakan transformatif pemerintah belum mendapatkan perhatian yang sepadan karena lemahnya sosialisasi serta beredarnya informasi yang tidak tepat di tengah masyarakat.
Ahmad Irawan Minta Pengawasan Anggaran Program MBG DiperketatAhmad menilai program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan penting pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program berskala besar tersebut harus didukung pengawasan anggaran yang ketat dan tata kelola yang akuntabel.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh tahapan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran.
Ia juga menegaskan bahwa setiap penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan program harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Kita membutuhkan program seperti ini dan sebenarnya kita harus mengapresiasi Presiden. Ini adalah bukti kepedulian kepada masyarakat,” ujarnya.
Ahmad turut menyebut adanya rasionalisasi anggaran program MBG dari lebih dari Rp360 triliun menjadi sekitar Rp240 triliun.
Namun, angka perubahan anggaran yang disampaikan tersebut masih memerlukan konfirmasi melalui dokumen anggaran resmi pemerintah.
Ia menilai pembenahan tata kelola dan penguatan pengawasan diperlukan agar program MBG dapat berjalan efektif serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Koperasi Desa Merah Putih Diminta Segera BeroperasiSelain program MBG, Ahmad menyoroti perkembangan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
Ia meminta pemerintah mempercepat operasional koperasi tersebut agar manfaat pembangunan kelembagaan ekonomi desa dapat segera dirasakan masyarakat.
Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi untuk mendukung distribusi barang bersubsidi serta memperkuat sistem logistik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.
“Kami ingin mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi, supaya publik bisa melihat bahwa apa yang kita bangun selama ini memang memberikan manfaat,” katanya.
Ahmad menilai percepatan operasional koperasi penting agar masyarakat dapat melihat hasil nyata dari kebijakan yang telah dijalankan pemerintah.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari pembentukan kelembagaan, tetapi harus terlihat dari manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Dana Transfer ke Daerah Disorot, Pemda Diminta Perkuat Kemandirian FiskalAhmad turut menyoroti tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Ia menyebut kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) di banyak wilayah masih berada pada kisaran 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sejumlah pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan kemampuan fiskal untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri.
Karena itu, Ahmad mendorong pemerintah daerah meningkatkan inovasi dalam pengelolaan sumber pendapatan serta memperbaiki tata kelola keuangan.
Penguatan PAD dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas.
Ahmad juga meminta pemerintah pusat memperhatikan dampak kebijakan transfer anggaran terhadap kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.
Reforma Agraria Harus Selesaikan Konflik dan Perbaiki Data PertanahanDalam bidang reforma agraria, Ahmad menilai kebijakan pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada legalisasi aset dan pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.
Menurutnya, penyelesaian konflik agraria juga harus menjadi perhatian agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan lahan.
Ia mendorong harmonisasi data pertanahan serta peningkatan koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk menghindari tumpang tindih informasi.
Ahmad menilai penerapan kebijakan satu data menjadi langkah penting untuk menyelaraskan informasi pertanahan yang dikelola berbagai instansi pemerintah.
Dengan sistem pendataan yang terintegrasi, pelaksanaan reforma agraria diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Ahmad Irawan Apresiasi Pemerintah Pertahankan Subsidi EnergiDi tengah tekanan geopolitik global, Ahmad turut mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan subsidi dan kompensasi energi bagi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.
“Hingga saat ini, subsidi dan kompensasi energi masih ditanggung pemerintah. Itu adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujarnya.
Meski memberikan apresiasi, Ahmad mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengumumkan kebijakan yang belum memiliki kesiapan pelaksanaan.
Ia menilai pengumuman kebijakan yang belum matang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta memperburuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Karena itu, pemerintah diminta meningkatkan kualitas komunikasi publik, transparansi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas.
Ahmad menegaskan bahwa evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo harus menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola kebijakan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.
Komentar (0)