Pantau - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan 144.863 nomor izin edar (NIE) pangan olahan sepanjang 2024–2026 serta menetapkan aturan pelabelan gizi Nutri-Level untuk memperkuat perlindungan konsumen dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan jumlah izin edar tersebut terdiri atas 105.354 produk pangan olahan dalam negeri dan 39.509 produk impor.
Selain memperkuat pengawasan produk pangan, BPOM juga melakukan pemeriksaan terhadap 198 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama semester pertama 2026.
Taruna menyampaikan capaian tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (24/10/2026), sebagai bagian dari evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
BPOM Terbitkan 144.863 Nomor Izin Edar Pangan OlahanBPOM mencatat penerbitan 144.863 nomor izin edar pangan olahan selama periode 2024 hingga 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 105.354 izin diberikan kepada produk dalam negeri, sedangkan 39.509 izin lainnya untuk produk impor.
Taruna menjelaskan bahwa pengawasan obat dan makanan menjadi bagian penting dalam memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu.
Menurutnya, pengawasan tersebut juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan yang dipasarkan di Indonesia.
BPOM menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus berjalan seiring dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional.
Aturan Nutri-Level Bantu Konsumen Memilih PanganSelain menerbitkan izin edar, BPOM menetapkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.
Peraturan tersebut mengatur pencantuman informasi nilai gizi melalui penerapan sistem Nutri-Level.
Kebijakan ini bertujuan memudahkan masyarakat memahami informasi gizi ketika memilih produk pangan olahan.
"BPOM juga menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Peraturan tersebut mengatur tentang pencantuman informasi nilai gizi melalui penerapan Nutri-Level, sebagai salah satu upaya membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih mudah dipahami dalam memilih pangan," kata Taruna.
Melalui aturan tersebut, BPOM berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi nilai gizi yang tercantum pada kemasan pangan.
BPOM Periksa 198 SPPG dalam Program Makan Bergizi GratisBPOM juga memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Sepanjang semester pertama 2026, lembaga tersebut melakukan pemeriksaan terhadap 198 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Selain pemeriksaan, BPOM memberikan pendampingan kepada 76 SPPG untuk mendukung penerapan praktik pengolahan pangan yang baik.
Pendampingan tersebut mencakup penguatan sistem keamanan pangan pada fasilitas yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG.
Taruna menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat harus disertai jaminan keamanan makanan yang disajikan.
“BPOM berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah melalui pengawasan obat dan makanan yang berbasis risiko, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pendampingan kepada pelaku usaha dan penyelenggara program," katanya.
BPOM juga menjalankan edukasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam program MBG guna meningkatkan pemahaman mengenai keamanan pangan.
Presiden Prabowo Soroti Pentingnya Swasembada PanganCapaian BPOM tersebut disampaikan setelah pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sidang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026), dan dihadiri Kepala BPOM Taruna Ikrar.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja jajaran Kabinet Merah Putih selama dua tahun pertama pemerintahan.
Presiden juga menyoroti kemampuan Indonesia menjaga ketersediaan pangan di tengah berbagai tantangan global.
“Di tengah kita lihat dunia penuh tantangan, kita masih bersyukur, masih bersyukur bahwa kita relatif dalam keadaan baik. Pangan kita terkendali, prestasi kita yang paling utama antara lain kita swasembada pangan,” ujar Presiden Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa kemandirian pangan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional, terutama ketika terjadi krisis yang menghambat pasokan dari negara lain.
“Dalam waktu cepat, saudara-saudara, pangan itu menentukan karena sekarang pangan bisa menjadi senjata,” tuturnya.
BPOM Perkuat Kolaborasi Pengawasan Pangan NasionalTaruna menyatakan BPOM terus mengembangkan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan produk obat dan makanan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Penguatan kerja sama lintas sektor menjadi bagian dari strategi lembaga tersebut dalam mendukung program prioritas pemerintah.
BPOM juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dan penyelenggara program pangan agar standar keamanan dapat diterapkan secara konsisten.
Melalui penerbitan izin edar, penerapan Nutri-Level, dan pengawasan program MBG, BPOM berupaya memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan Indonesia.
Komentar (0)