Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ekonomi Kerakyatan Jadi Sorotan

Cumicumi.com, Jakarta – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan ekonomi kerakyatan dan kemandirian nasional menjadi isu penting dalam arah pembangunan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui indikator makro, tetapi juga harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan, pemerataan kesempatan, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Prabowo Mania 08, Agustin Lumban Gaol, menilai pembenahan kebijakan ekonomi perlu terus diarahkan pada kepentingan rakyat. Menurutnya, demokrasi politik harus berjalan beriringan dengan pemerataan kesempatan ekonomi agar masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil pertumbuhan nasional.

"Pembangunan nasional tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, penguatan ekonomi kerakyatan harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemakmuran bersama," ujar Agustin kepada media, Jumat (23/10/2026) di Jakarta.

Ia menjelaskan, demokrasi tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebebasan berpendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam proses politik. Demokrasi juga perlu diwujudkan melalui kesempatan yang adil bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, memperoleh pekerjaan yang layak, dan menikmati hasil pengelolaan kekayaan negara.

Dalam konteks tersebut, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional penting bagi penyelenggaraan perekonomian nasional. Prinsip usaha bersama dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus menjadi pedoman dalam merumuskan sekaligus melaksanakan kebijakan ekonomi.

Agustin juga menyoroti pentingnya membangun struktur ekonomi yang lebih mandiri dan tidak bergantung secara berlebihan pada ekspor bahan mentah, konsumsi barang impor, maupun pembiayaan dari luar negeri. Indonesia, menurutnya, perlu mengoptimalkan potensi domestik melalui penguatan industri nasional, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif.

"Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan kekuatan ekonomi yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara optimal, dikembangkan melalui hilirisasi, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan rakyat," katanya.

Program Strategis Harus Berdampak bagi Rakyat

Sejumlah program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, penyediaan rumah bersubsidi, serta penguatan ketahanan pangan, menjadi bagian dari agenda pembangunan yang diharapkan mampu memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Agustin, keberhasilan program-program tersebut perlu dilihat dari manfaat langsung yang diterima masyarakat, termasuk dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha lokal, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan UMKM.

Selain itu, upaya mencapai swasembada pangan, mengembangkan hilirisasi komoditas, dan memperkuat industri pengolahan sumber daya alam dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Pengelolaan aset negara melalui Danantara juga diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan modal domestik guna mendukung pembangunan dan meningkatkan nilai ekonomi aset nasional.

"Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk melihat arah pembenahan kebijakan nasional, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi, memperluas partisipasi masyarakat, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai amanat konstitusi," ungkap Agustin.

Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Pemerataan Kesejahteraan

Di sektor pengelolaan sumber daya alam, pembenahan tata kelola dan pengawasan terhadap pemanfaatan kekayaan negara juga menjadi perhatian. Penertiban kawasan hutan dan penguatan pengendalian komoditas strategis merupakan bagian dari upaya memastikan pengelolaan sumber daya nasional berjalan secara bertanggung jawab serta memberikan manfaat optimal bagi kepentingan negara dan masyarakat.

Agustin menegaskan, pengelolaan kekayaan alam harus disertai pengawasan yang kuat, transparansi, dan penegakan hukum agar manfaat ekonominya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

"Pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan negara perlu dikelola secara bertanggung jawab agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas," tegasnya.

Penguatan ekonomi nasional, lanjutnya, juga harus diimbangi dengan pemerataan akses terhadap layanan dasar. Program Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta renovasi rumah tidak layak huni merupakan sejumlah upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di bidang regulasi, perlindungan tenaga kerja, reforma agraria, perlindungan pekerja rumah tangga, serta pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana turut menjadi bagian dari agenda nasional yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Sinergi Nasional untuk Memperkuat Ekonomi Kerakyatan

Agustin menilai, penguatan ekonomi kerakyatan membutuhkan sinergi antara pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), pelaku usaha swasta nasional, koperasi, dan UMKM. Kolaborasi tersebut penting untuk memperluas kesempatan berusaha, memperkuat rantai pasok domestik, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing industri nasional.

Menurutnya, pembangunan ekonomi harus menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan dan penguatan kemandirian bangsa.

Prabowo Mania 08, lanjut Agustin, berkomitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan agar kebijakan nasional tetap berlandaskan konstitusi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penguatan ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, dan pemerataan kesejahteraan menjadi agenda penting yang perlu terus diperkuat. Konsistensi kebijakan, tata kelola yang baik, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran diharapkan dapat mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan mampu menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. (Red)