jpnn.com - BANJARMASIN – Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan narkoba di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan.
Dia mendorong penguatan sinergi antara
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan dan Polda Kalsel dalam upaya pemberantasan peredaran gelap barang haram tersebut.
BACA JUGA: Menhan Minta Prajurit Muda TNI Pantau Judol dan Peredaran Narkoba
Menurut legislator dari Dapil I Kalsel itu, kolaborasi antarlembaga merupakan kunci memperkuat efektivitas penindakan, sekaligus memperluas upaya pencegahan narkoba di tengah masyarakat.
Habib Aboe menekankan pentingnya menyelaraskan langkah pemberantasan narkoba dengan Quick Wins atau program prioritas 100 hari Kapolri yang menitikberatkan pada penanganan persoalan narkotika.
BACA JUGA: Bea Cukai dan BNNP Jambi Gagalkan Peredaran Sabu-Sabu & Ekstasi di 3 Lokasi Strategis
Menurut dia, hal ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara BNNP dan Polda Kalsel.
"Saya melihat pemberantasan narkoba harus menjadi agenda bersama," kata Habib Aboe saat melaksanakan kegiatan dalam rangka masa reses DPR dengan mengunjungi BNNP Kalsel, Jumat (23/10).
BACA JUGA: Habib Aboe Dukung Kapolda Jateng Tindak Tegas Beking Narkoba & Perjudian
"Jangan sampai masing-masing bekerja sendiri-sendiri, padahal musuh yang kita hadapi sama,” ujar Habib Aboe.
Dia mengatakan BNNP dan Polda Kalsel memiliki peran strategis yang dapat saling melengkapi.
Sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui pertukaran informasi dan data, pemetaan jaringan peredaran narkoba, operasi bersama, serta penguatan langkah pencegahan dan rehabilitasi bagi masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkotika.
Penindakan terhadap bandar dan pengedar harus berjalan beriringan dengan pencegahan di lingkungan masyarakat, edukasi bagi generasi muda, serta penanganan yang tepat untuk korban penyalahgunaan narkotika.
“Kalau BNNP dan Polda bergerak bersama, dampaknya terhadap pemberantasan narkoba akan jauh lebih kuat. Tujuannya menangkap pelaku sekaligus memutus mata rantai peredaran narkoba sampai ke akar-akarnya,” ujar wakil rakyat dari Dapil I Kalsel, itu.
Habib Aboe menyoroti hasil pemetaan kawasan rawan narkoba di Kalimantan Selatan. Dia memaparkan tercatat ada 362 kawasan terdiri atas 15 kategori bahaya dan 347 waspada.
“Angka 362 kawasan rawan ini tidak boleh kita pandang sebagai data statistik semata. Di balik angka tersebut ada masyarakat, keluarga, dan generasi muda yang harus kita lindungi," katanya.
Menurut dia, data itu menjadi pengingat bahwa ancaman narkoba membutuhkan perhatian serius dan langkah penanganan yang terukur.
Penanganannya perlu dilakukan secara bersama-sama dengan menentukan prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kondisi di lapangan.
Oleh karena itu, dia mendorong BNNP dan Polda Kalsel menyusun langkah tindak lanjut berdasarkan pemetaan tersebut.
"Kawasan dengan kategori bahaya perlu mendapatkan perhatian intensif melalui pengawasan, penindakan terhadap jaringan pengedar, serta intervensi sosial.
Sementara itu, kawasan kategori waspada harus diperkuat melalui deteksi dini, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan tokoh masyarakat serta pemuda.
“Jangan menunggu suatu kawasan menjadi merah atau masuk kategori bahaya baru bergerak. Kawasan waspada juga harus ditangani sejak dini," katanya.
Dia berharap momentum program prioritas Kapolri dapat dimanfaatkan untuk membangun koordinasi yang lebih konkret antara BNNP dan Polda Kalsel, termasuk melalui evaluasi berkala, pembagian peran yang jelas, dan penetapan sasaran bersama.
“Semangatnya harus sama, komitmennya harus sama, dan targetnya juga harus terukur. Kita ingin Kalimantan Selatan semakin kuat dalam menghadapi ancaman narkoba," katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Komentar (0)