Trump Minta Musk Cabut Pembatasan Starlink di Ukraina

metrotvnews.com
1 jam lalu
Cover Berita

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta CEO SpaceX Elon Musk mencabut pembatasan layanan Starlink untuk keperluan militer di Ukraina dalam percakapan telepon pada 21 Oktober waktu setempat.

Kecepatan jaringan Starlink di Ukraina dilaporkan mulai membaik sebagian sehari setelah percakapan tersebut.

Baca Juga :

Elon Musk Perintahkan Layanan Starlink untuk Militer Ukraina Diperlambat
Menurut laporan Asia Today yang mengutip pejabat AS dan Ukraina, pada 22 Oktober kinerja jaringan Starlink telah mendekati tingkat sebelum pembatasan kecepatan diberlakukan. Namun, sejumlah pejabat Ukraina mengatakan layanan tersebut belum sepenuhnya pulih dan peningkatan kecepatan berbeda-beda di setiap unit militer.

Langkah itu dilakukan setelah pembatasan kecepatan operasional terminal Starlink hingga sekitar 160 kilometer per jam mengganggu penggunaan pesawat nirawak berkecepatan tinggi dan pesawat nirawak pencegat oleh militer Ukraina.

Trump dilaporkan menyampaikan kekhawatirannya mengenai pembatasan tersebut saat berbicara dengan Musk. Meski tidak secara khusus mengonfirmasi apakah dirinya telah berbicara dengan Musk, Trump mengatakan, “Intinya, dia telah mengembalikannya seperti semula.”

Musk maupun SpaceX belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal tersebut.

Sejumlah pejabat pemerintahan AS memberikan penjelasan berbeda mengenai alasan perlambatan layanan Starlink. Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengindikasikan bahwa SpaceX mengambil keputusan tersebut secara mandiri berdasarkan ketentuan layanannya.

Sementara itu, Wakil Presiden JD Vance mengisyaratkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan AS terhadap Ukraina.

“Saya bisa memahami jika sebuah perusahaan tidak ingin terseret ke dalam perang tanpa arahan kebijakan yang jelas dari pemerintah AS,” ujarnya.

Gedung Putih membantah tuduhan bahwa Trump memerintahkan perlambatan layanan tersebut atau telah mengetahuinya sebelum kebijakan itu diberlakukan.

Sementara itu, di Kongres AS, Senator Richard Blumenthal dari Partai Demokrat yang mewakili Connecticut mengumumkan akan secara resmi menyelidiki pembatasan jaringan komunikasi militer tersebut yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Penyelidikan itu juga akan menyoroti ketergantungan Pentagon pada sistem komunikasi satelit milik swasta.

(Razaqa Hariz)


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
2 Anggota DPRD Pekanbaru Ribut di Bandara Soetta, Berujung Lapor Polisi
• 2 jam lalu
0
thumb
Prabowo Taruh Swasembada Pangan sebagai Capaian Kunci Dua Tahun Pemerintahan
• 23 jam lalu
0
thumb
Polda Jabar Tetapkan Dokter IS Tersangka Pencabulan Anak Kandung
• 9 jam lalu
0
thumb
Pemotor Tewas Kecelakaan di Tanjung Priok Jakut
• 15 jam lalu
0
thumb
Survei Voxpol: Kepercayaan Publik ke Pemerintahan Prabowo-Gibran Capai 63,1%
• 21 jam lalu
0
Berhasil disimpan.