Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menetapkan delapan isu prioritas nasional melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) 2026 untuk menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang berperspektif hak asasi manusia (HAM).
Delapan isu tersebut meliputi hak atas standar hidup yang layak, lingkungan hidup yang baik dan sehat, pendidikan, kesetaraan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan, perlindungan dari risiko iklim dan bencana, pangan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan hasil Musrenbang HAM perlu ditindaklanjuti melalui integrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan.
“Dua hari ini tidak sia-sia. Hasil ini bukan sekadar dokumen yang disimpan di lemari,” kata Mugiyanto saat menutup Musrenbang HAM 2026 di Jakarta, Kamis (22/10).
Dokumen hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Hasilnya juga akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Hasil dari apa yang kita bahas dalam forum ini juga akan dilaporkan secara resmi kepada Bapak Presiden. Artinya, suara yang Bapak/Ibu sampaikan di ruangan ini akan sampai ke meja pengambil kebijakan tertinggi negeri ini,” ujar dia.
Mugiyanto menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi karena pemenuhan HAM membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Ia meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja bersama untuk menerjemahkan prioritas tersebut menjadi program yang dapat dilaksanakan.
“HAM bukan urusan satu kementerian. Menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM adalah pekerjaan kita bersama. Musrenbang boleh selesai hari ini, tetapi kerja kita justru baru dimulai,” kata dia.
Musrenbang HAM 2026 berlangsung selama dua hari dengan melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil. Penetapan delapan isu prioritas dilakukan melalui sidang pleno yang diikuti 62 peserta.
Setiap peserta memilih paling banyak delapan isu dari sejumlah persoalan yang diusulkan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kelompok kerja serta data dan temuan KemenHAM.
Mugiyanto juga menekankan pentingnya masukan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan agar perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
KemenHAM, kata dia, akan terus membuka ruang koordinasi dan komunikasi dengan kelompok masyarakat sipil untuk mendukung tindak lanjut hasil Musrenbang HAM.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan menerjemahkan prioritas tersebut menjadi langkah nyata untuk memperkuat pemenuhan HAM dalam pembangunan nasional.
Baca juga: Wamen HAM pastikan suara sipil jadi dasar penyusunan kebijakan
Baca juga: Kementerian HAM ingin pembangunan nasional jadikan HAM sebagai haluan
Delapan isu tersebut meliputi hak atas standar hidup yang layak, lingkungan hidup yang baik dan sehat, pendidikan, kesetaraan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan, perlindungan dari risiko iklim dan bencana, pangan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan hasil Musrenbang HAM perlu ditindaklanjuti melalui integrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan.
“Dua hari ini tidak sia-sia. Hasil ini bukan sekadar dokumen yang disimpan di lemari,” kata Mugiyanto saat menutup Musrenbang HAM 2026 di Jakarta, Kamis (22/10).
Dokumen hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Hasilnya juga akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Hasil dari apa yang kita bahas dalam forum ini juga akan dilaporkan secara resmi kepada Bapak Presiden. Artinya, suara yang Bapak/Ibu sampaikan di ruangan ini akan sampai ke meja pengambil kebijakan tertinggi negeri ini,” ujar dia.
Mugiyanto menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi karena pemenuhan HAM membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Ia meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja bersama untuk menerjemahkan prioritas tersebut menjadi program yang dapat dilaksanakan.
“HAM bukan urusan satu kementerian. Menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM adalah pekerjaan kita bersama. Musrenbang boleh selesai hari ini, tetapi kerja kita justru baru dimulai,” kata dia.
Musrenbang HAM 2026 berlangsung selama dua hari dengan melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil. Penetapan delapan isu prioritas dilakukan melalui sidang pleno yang diikuti 62 peserta.
Setiap peserta memilih paling banyak delapan isu dari sejumlah persoalan yang diusulkan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kelompok kerja serta data dan temuan KemenHAM.
Mugiyanto juga menekankan pentingnya masukan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan agar perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
KemenHAM, kata dia, akan terus membuka ruang koordinasi dan komunikasi dengan kelompok masyarakat sipil untuk mendukung tindak lanjut hasil Musrenbang HAM.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan menerjemahkan prioritas tersebut menjadi langkah nyata untuk memperkuat pemenuhan HAM dalam pembangunan nasional.
Baca juga: Wamen HAM pastikan suara sipil jadi dasar penyusunan kebijakan
Baca juga: Kementerian HAM ingin pembangunan nasional jadikan HAM sebagai haluan
Komentar (0)