Bestari Barus Duga Operasi Politik Kasus Ijazah Jokowi-Gibran untuk Ganti Kekuasaan

kompas.tv
3 jam lalu
Cover Berita
Ilustrasi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming.(24/9/2026). (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, menduga polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming bukan hanya untuk mendiskreditkan keduanya.

Melainkan, menurutnya lebih dari itu, yakni bertujuan untuk memperoleh atau mengganti kekuasaan.

Demikian Bestari menyampaikan kecurigaannya tersebut menanggapi pernyataan Jokowi terkait adanya operasi politik dalam perkara ijazah.

“Ya, operasi politik tujuannya kekuasaanlah. Makanya saya sangat bercuriga, bahwa ini bukan cuman untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan Mas Gibran,” katanya dalam Program ROSI, Kompas TV, Kamis (22/10/2026) malam.

“Tapi sampai jauh ini, kayak Bengawan Solo, airnya mengalir sampai jauh ini.”

Ia menegaskan pendapatnya bahwa perkara itu sudah masuk ke ranah politik. Hal itu dapat dilihat antara pertemuan pihak pelapor dengan sejumlah partai politik.

Baca Juga: Ketua DPP PSI Respons Laporan Suket Ijazah Gibran: Itu Operasi Politik

“Nah, jadi karena sudah masuk ke ranah-ranah politik, iya kan. Ada yang sudah bertemu dengan partai A, partai B. ya kan sudah politis. Masa bukan politik, kan begitu,” ujarnya.

Ia juga mengkhawatirkan bahwa operasi politik tersebut mengarah pada agenda tertentu orang yang berkepentingan untuk segera mengganti kekuasaan.

“Saya khawatir bahwa ini agenda tertentu dari orang-orang yang berkepentingan dan menunggangi tadi, untuk segera bisa mengganti kekuasaan,” tuturnya.

“Dimulai masuknya dari situ (Gibran) nanti dari situ ke mana, ke mana dan seterusnya.”

Pastikan Ada Operasi Politik

Dalam dialog yang sama, Bestari juga berpendapat laporan terkait surat keterangan penyetaraan atau suket pendidikan Gibran merupakan operasi politik.

Ia menyebut, upaya pelaporan merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi, yang penting dilakukan secara konstitusional.

“Kembali lagi saya ini sudah keempat kali bahwa melapor, mengadu itu adalah hak yang dilindungi konstitusi. Silakan gitu loh. Yang penting konstitusional kan itu saja. Apa yang mau kami komentari tentang hak orang gitu. Masa kami batasi,” kata dia.

Baca Juga: Panas Sampai Tunjuk-Tunjuk! Kubu Tifa Desak Hakim Klarifikasi Pemanggilan Jokowi ke JPU

Tapi, ia berpendapat laporan tersebut merupakan operasi politik.

“Lah. Ya itu operasi politik dong. Loh, gimana sih? Masa menerima itu saja kemudian harus punya persepsi yang jelek begitu,” tuturnya.

“‘Saya lagi dioperasi’, ya sudah. Kenapa rupanya kalau ente mengoperasi orang, emang kenapa? Kan enggak apa-apa juga ente mengoperasi orang.”

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV

Tag
  • bestari barus
  • joko widodo
  • gibran rakabuming
  • ijazah jokowi
Selengkapnya


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Rusia Tuduh AS Menghambat Partisipasi dalam Pertemuan Menlu G20
• 23 jam lalu
0
thumb
SBN Ritel Bidik Rp141 T Tahun Ini, ST017 Jadi Kesempatan Terakhir
• 7 jam lalu
0
thumb
Bobby Nasution Mengadu ke Kapolri, 5 Tahun Sumut Jadi Daerah Peredaran Narkoba Terbesar
• 41 menit lalu
0
thumb
Baru Debut Global, iCar V25 Masuk Indonesia Tahun Depan
• 3 jam lalu
0
thumb
PEVS 2026 Hadirkan 38 Merek: Mobil Listrik, Mobilitas Udara, Hingga Laut
• 4 jam lalu
0
Berhasil disimpan.