KLH/BPLH meminta pelaku usaha memperkuat inventarisasi emisi untuk mengoptimalkan peluang ekonomi karbon di sektor kelapa sawit.
IDXChannel - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) meminta pelaku usaha memperkuat inventarisasi emisi untuk mengoptimalkan peluang ekonomi karbon di sektor kelapa sawit. Pengelolaan data emisi yang akurat dinilai penting untuk mendukung keputusan investasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong praktik industri rendah karbon.
Deputi Bidang Pengendalian Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto mengatakan, pengembangan nilai ekonomi karbon membutuhkan keterpaduan pengelolaan dari hulu hingga hilir, mulai dari kegiatan budidaya, pengolahan, pengelolaan limbah, hingga pemanfaatan produk dan hasil samping.
“Transformasi industri sawit menuju praktik rendah karbon membutuhkan keterhubungan antara data, keputusan investasi, dan kegiatan operasional. Karena itu, penghitungan dan inventarisasi emisi perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengelolaan perusahaan,” ujar Ary dalam Carbon Conference & Training bertajuk "Greenhouse Gas Inventory Accounting in Oil Palm Plantations" di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Ary, inventarisasi emisi tidak cukup sekadar menjadi kegiatan pencatatan, tetapi harus menjadi dasar pengambilan keputusan perusahaan. Pelaku usaha perlu memperkuat pencatatan data, menggunakan metode penghitungan yang sesuai, serta menyiapkan dokumentasi yang dapat ditelusuri, mulai dari sumber data hingga pihak yang bertanggung jawab.
Dia menambahkan, dukungan pimpinan perusahaan dan keterlibatan berbagai unit, seperti pengelola kebun, pabrik, energi, pengadaan, keuangan, dan tim keberlanjutan, diperlukan agar perusahaan dapat mengidentifikasi sumber emisi, menentukan prioritas perbaikan, melaksanakan mitigasi, serta mengevaluasi hasilnya.
Salah satu peluang pengurangan emisi yang disoroti adalah pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME). Penangkapan dan pemanfaatan gas metana dari limbah tersebut berpotensi menekan emisi sekaligus menghasilkan energi yang mendukung efisiensi perusahaan.
“Saya mengajak pelaku usaha untuk melihat pengelolaan POME sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja perusahaan, dengan mempertemukan kebutuhan pengelolaan lingkungan, potensi mitigasi, dan kelayakan investasi,” katanya.
Ary juga menyampaikan pesan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat agar konferensi tersebut menghasilkan tiga hal utama, yakni peta sumber emisi, daftar kebutuhan perbaikan data, dan prioritas tindakan pengurangan emisi. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat mendorong industri sawit yang efisien, bertanggung jawab, dan berdaya saing.
Sementara itu, Pemimpin Umum Media Perkebunan Bambang menegaskan bahwa penghitungan emisi menjadi langkah awal bagi perusahaan sebelum memanfaatkan peluang perdagangan karbon. Perusahaan perlu mengetahui besaran emisi yang dihasilkan sekaligus mengidentifikasi potensi mitigasi perubahan iklim di perkebunan kelapa sawit.
“Pada intinya kita harus bisa menghitung karbon kita dengan benar baru bisa ikut perdagangan karbon,” ujar Bambang. Dia berharap perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat menjadi penjual karbon melalui pelaksanaan mitigasi yang baik, bukan justru menjadi pembeli akibat tingginya emisi yang dihasilkan.
Ketua Pelaksana Acara, Gusti Artama Gultom mengatakan, potensi sumber daya di sektor perkebunan kelapa sawit perlu dikelola secara terukur agar memberikan manfaat ekonomi melalui pengembangan ekonomi karbon. Setiap klaim pengurangan emisi harus dihitung secara akurat, dibandingkan dengan kondisi dasar yang tepat, diverifikasi, serta memenuhi metodologi dan ketentuan integritas lingkungan yang berlaku.
(Rahmat Fiansyah)
Komentar (0)