Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penertiban konsesi sumber daya alam (SDA) yang tidak dimanfaatkan secara produktif. Dia meminta agar izin konsesi diberikan secara selektif dan memastikan pihak tersebut memiliki kemampuan untuk mengelola SDA secara optimal.
"Kalau kita bicara pemerintah kita, kita harus tahu tanggung jawab kita kepada rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Karena itu, kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan," kata Prabowo dalam acara Rakornas TPAKD di Rakornas Jiexpo Kemayoran Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Advertisement
Dia menuturkan banyak konsesi yang diberikan puluhan tahun, namun tak dikerjakan. Prabowo menyebut sejumlah pengusaha meminta konsesi, meski tak memiliki keahlian di bidang pertambangan.
Namun, kata dia, konsesi tersebut berpotensi digunakan untuk spekulasi dan diperjualbelikan di pasar modal saat telah mengantongi izin. Hal ini merugikan negara sebab puluhan tahun mangkrak.
"Dia bukan ahli tambang, dia bukan, dia nggak ngerti operasi tambang, tapi dia minta aja. Begitu dikasih, dia paka entah untuk spekulasi, untuk dimasukin ke bursa-bursa di mana, ya kan. Ujungnya, ya kita juga rugi sebagai bangsa. Puluhan tahun tidak dikerjakan," ujarnya.
Untuk itu, Prabowo menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengambil tindakan tegas terhadap konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata. Dia menekankan izin konsesi yang tidak dikerjakan selama lebih dari dua tahun harus dicabut
"Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, ya kan. Lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata cabut," tutur Prabowo.
Dia mencontohkan konsesi di Tanimbar, Maluku yang tak dikerjakan selama 28 tahun. Prabowo lalu turun tangan dan bertanya ke pihak Jepang apakah masih tertarik mengerjakan proyek Blok Masela di Tanimbar.
"Saya terbang ke Jepang, saya ketemu tokoh-tokoh di Jepang, saya tanya dengan hormat. Saya tanya dengan sopan, kalau Presiden harus sopan kan. Saya tanya dengan baik. Yang Mulia apa pihak Jepang, pihak Inpex masih tertarik mengerjakan? Kalau tidak terpaksa kami harus mencabut," jelas dia.
Prabowo menyampaikan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang hidup susah dan sangat membutuhkan konsesi. Setelah pertemuan itu, akhirnya dilakukan peresmian groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela pada Juli 2026.
"Kita hormati siapapun. Saya berkali-kali menyampaikan, bangsa Indonesia ini dasarnya adalah bangsa yang santun, bangsa yang ramah, bangsa yang suka dengan tamu. Dasar kita begitu, tapi kadang-kadang keramahan kita, kebaikan kita, kadang-kadang menjadi naif," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan langkah penertiban tersebut dilandasi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kekayaan nasional dikelola untuk kesejahteraan rakyat.
Menurut dia, besarnya potensi ekonomi dan SDA Indonesia harus diiringi dengan keberanian untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.
"Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita," pungkas Prabowo.
Komentar (0)