Prabowo Ancam Cabut Konsesi Tambang yang Mangkrak Lebih dari Dua Tahun

JAKARTA, DISWAY.ID-- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada para pengusaha yang memegang konsesi pertambangan maupun pengelolaan sumber daya alam, tetapi tidak kunjung merealisasikan kegiatan usahanya.

Di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi membiarkan izin pengelolaan sumber daya alam dikuasai hingga puluhan tahun tanpa memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan masyarakat.

BACA JUGA:Kemendikdasmen Integrasikan Pendidikan Perubahan Iklim ke PAUD, Anak Belajar Lewat Permainan

Bahkan, Prabowo telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Grand Ballroom Convention JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

BACA JUGA:Khoirudin Dorong Konektivitas Transjabodetabek, Perjalanan Warga Perlu Makin Mudah

"Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti apakah pihak yang kita percayakan untuk mengelola konsesi itu benar-benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankannya," ungkapnya.

Presiden mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah konsesi yang telah diberikan kepada perusahaan, tetapi tidak kunjung dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut bahkan berlangsung hingga puluhan tahun.

"Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sudah kita tertibkan," imbuhnya.

BACA JUGA:Peringati Hari Santri 2026, Kemenag Siapkan Lima Program untuk Perkuat Masa Depan Santri dan Pesantren

Prabowo menduga sebagian pelaku usaha pada masa lalu mengajukan izin bukan karena memiliki kemampuan atau kesiapan mengembangkan usaha pertambangan, melainkan sekadar untuk kepentingan spekulasi bisnis.

“Mungkin dulu, para pengusaha tertentu berspekulasi dengan meminta konsesi. Mereka bukan ahli tambang, mereka tidak mengerti operasi tambang, tetapi meminta konsesi begitu saja. Setelah diberikan, konsesi itu digunakan entah untuk spekulasi atau dimasukkan ke bursa-bursa. Pada akhirnya, kita juga rugi sebagai bangsa karena selama puluhan tahun konsesi itu tidak dikerjakan,” jelasnya.

Prabowo mengingatkan bahwa penguasaan konsesi tanpa kegiatan usaha yang jelas dapat merugikan negara dan menghambat pemanfaatan kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat.

BACA JUGA:Hari Santri 2026, Rudy Susmanto Ajak Ulama dan Ormas Islam Dukung Pembangunan Bogor

Karena itu, ia meminta pemerintah memperketat evaluasi terhadap perusahaan yang telah memperoleh izin, tetapi belum menunjukkan kegiatan nyata selama lebih dari dua tahun. Konsesi tersebut dapat dicabut.