Komdigi Buka Suara Soal Isu Shadowban Unggahan Tentang Karhutal

cumicumi.com
12 jam lalu
Cover Berita
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya buka suara terkait isu yang menyebut adanya pembatasan jangkauan konten atau shadowban terhadap unggahan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebelumnya, sejumlah pengguna media sosial menduga adanya shadowban yang dilakukan pemerintah melalui Komdigi. Hal ini lantaran para pengguna media sosial sering kali merasakan konten-konten terkait topik tertentu cenderung mendapatkan sedikit jumlah engagement, mulai dari view, like, hingga komentarnya.

Menanggapi isu shadowban terhadap konten karhutla, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid membantahnya. Menurutnya, konten yang dikonsumsi di media sosial sudah seharusnya jadi hak pengguna untuk memilih. Tidak untuk diatur oleh perusahaan teknologi secara sepihak.

"Komdigi justru terus mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi algoritma dari para platform. Karena apa yang kita lihat dan kita konsumsi di sosial media seharusnya merupakan hak pengguna sebagai konsumen untuk memilih, bukan diatur sepihak oleh perusahaan teknologi semata," kata Meutya Hafid.

Meutya bahkan mendorong masyarakat untukmengajukan aduan atau banding ke media sosial jika merasa layanan terganggu. Termasuk melaporkannya pada pihak Komdigi.

"Jika ada yang merasa ada gangguan layanan pada unggahan terkait karhutla di platform baik itu Meta, TikTok atau platform lainnya, ajukan aduan atau banding kepada platform terkait lalu laporkan juga kepada kami," jelasnya.

Bukan hanya itu, Meutya juga membantah pihaknya melakukan permintaan penurunan konten untuk membatasi informasi terkait karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Menurutnya informasi soal kebakaran hutan dan lahan juga penting bagi pemerintah agar dapat membantu dalam masukan penanganan.

"Pemerintah pun menaikkan informasi terkait karhutla dalam kanal-kanal sosial media pemerintah dalam kerangka komunikasi publik. Pemerintah terbuka atas masukan informasi yang faktual, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan terkait karhutla," ucapnya.

Sementara itu, isu shadowband ini juga sempat dibahas setelah sejumlah tokoh publik seperti Tasya Farasya, Jerome Polin, hingga Wendy Cagur. Mereka mengeluhkan tentang engangement media sosial setelah mengunggah konten terkait kebakaran hutan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. (ND)


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Lebihi Target, Setoran Batu Bara Cs ke Negara Bisa Tembus Rp160 T
• 18 jam lalu
0
thumb
Hari Santri 2026, Prabowo Tekankan Peran Pesantren dalam Membangun Bangsa
• 20 jam lalu
0
thumb
Gelar New Asia Forum 2026, Danantara Incar Investasi hingga USD30 Miliar
• 10 jam lalu
0
thumb
Indonesia Berada di Zona Anomali, Awas Efek Air Mancur ke Sinyal GPS
• 8 jam lalu
0
thumb
Apresiasi Kinerja Jampidsus Kuntadi, Prof Hibnu Nugroho: Negara Hadir Lawan Korporasi Jahat
• 12 jam lalu
0
Berhasil disimpan.