Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan akan terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi petani, nelayan, serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menyusul target Presiden Prabowo Subianto menyalurkan dana hingga Rp 400 triliun kepada kelompok masyarakat tersebut.
Wanita yang akrab disapa Kiki itu mengatakan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi bagian dari program prioritas OJK. Program tersebut menyasar sejumlah kelompok masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga ibu rumah tangga dan penyandang disabilitas.
“Dan OJK itu punya 10 program prioritas termasuk kepada petani, nelayan, UMKM, ibu rumah tangga, kemudian pelajar, disabilitas, kemudian daerah 3T, dan sebagainya. Jadi tentu ini terus kita tingkatkan,” kata Kiki saat ditemui usai Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Kamis (22/10).
Berdasarkan data yang dipaparkannya, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93 persen. Angka tersebut menunjukkan masih terdapat masyarakat yang telah menggunakan produk keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami produk yang digunakan.
“Jadi banyak orang yang menggunakan produk uang tapi belum tahu paham,” ujarnya.
Dia menambahkan, tingkat literasi dan penggunaan produk keuangan juga masih menunjukkan kesenjangan pada kelompok masyarakat tertentu. Kiki mencontohkan, terdapat sektor dengan tingkat literasi keuangan sebesar 43 persen, tetapi tingkat penggunaan produk keuangannya baru mencapai 13 persen.
Karena itu, OJK akan terus meningkatkan edukasi dan akses keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program prioritas tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran dana hingga Rp 400 triliun bagi petani, nelayan, masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
“Saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan dan di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang berpenghasilan rendah,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2026 di JIEXPO Kemayoran, Kamis (22/10).
Prabowo mengatakan, dana tersebut berpotensi menjangkau sekitar 28 juta keluarga atau lebih dari 100 juta jiwa, dengan asumsi rata-rata empat anggota dalam setiap keluarga.
Menurut Prabowo, kemampuan pemerintah menyalurkan dana tersebut masih dapat ditingkatkan apabila pengelolaan sumber daya alam Indonesia dilakukan secara optimal.
“Itu kemampuan kita sekarang. Tetapi kalau kita bisa mengamankan sumber-sumber alam kita yang sangat luar biasa, berarti kemampuan kita akan lebih,” katanya.
Komentar (0)