Jakarta (ANTARA) - Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina Francesca Albanese menilai Indonesia dapat mengidentifikasi semua hubungan langsung maupun tidak langsung dengan ekonomi yang memungkinkan genosida di Gaza, lalu memutus keterlibatan yang ditemukan.
Albanese menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam (21/10), saat menanggapi pertanyaan tentang langkah yang dapat diambil Pemerintah Indonesia untuk membantu mewujudkan perubahan terukur bagi Palestina.
Meski begitu, Albanese mengakui bahwa upaya melawan sistem yang meraup keuntungan dari genosida tidak bisa dilakukan satu negara saja atau melalui satu kebijakan tunggal.
"Saya rasa langkah terbaik yang bisa diambil oleh setiap negara adalah memastikan kepatuhan terhadap pendapat hukum (advisory opinion) dari Mahkamah Internasional (ICJ)," ujar Albanese.
Pendapat hukum ICJ menegaskan bahwa negara tidak boleh mengakui konsekuensi hukum dari tindakan ilegal, termasuk pendudukan wilayah.
Karena itu, perdagangan, kerja sama, pertukaran universitas, program penelitian, dan pembelian yang melegitimasi pendudukan tersebut harus dihentikan, jelas Albanese.
Ia menegaskan bahwa Israel, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendudukan itu, harus dimintai pertanggungjawaban.
Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai bentuk hubungan yang berpotensi mendukung atau melegitimasi pendudukan tersebut.
"Jika ditemukan adanya keterlibatan atau persekongkolan, maka hubungan tersebut harus diputus. Inilah langkah pertama yang akan saya ambil," kata Albanese.
Menurut kantor berita Palestina WAFA, Selasa (20/10), korban tewas akibat genosida yang dilakukan pasukan Israel di Gaza bertambah menjadi 74.480 orang, dengan 175.539 lainnya luka-luka sejak 7 Oktober 2023.
Sumber medis melaporkan, rumah sakit di Gaza menerima lima jasad, termasuk empat korban yang baru tercatat, serta 22 korban luka dalam 24 jam terakhir.
Menurut sumber tersebut, total korban tewas sejak gencatan senjata berlaku pada 11 Oktober mencapai 1.522 orang, dengan 5.421 korban luka. Sementara itu, 839 jasad telah ditemukan.
Sumber itu menambahkan, sejumlah korban masih terjebak di bawah reruntuhan atau tergeletak di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat belum bisa menjangkau mereka.
Baca juga: Palestina tuduh Israel hancurkan 90 persen aset pertanian Jalur Gaza
Baca juga: Hamas desak negara Arab dan Muslim boikot politik dan ekonomi Israel
Albanese menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam (21/10), saat menanggapi pertanyaan tentang langkah yang dapat diambil Pemerintah Indonesia untuk membantu mewujudkan perubahan terukur bagi Palestina.
Meski begitu, Albanese mengakui bahwa upaya melawan sistem yang meraup keuntungan dari genosida tidak bisa dilakukan satu negara saja atau melalui satu kebijakan tunggal.
"Saya rasa langkah terbaik yang bisa diambil oleh setiap negara adalah memastikan kepatuhan terhadap pendapat hukum (advisory opinion) dari Mahkamah Internasional (ICJ)," ujar Albanese.
Pendapat hukum ICJ menegaskan bahwa negara tidak boleh mengakui konsekuensi hukum dari tindakan ilegal, termasuk pendudukan wilayah.
Karena itu, perdagangan, kerja sama, pertukaran universitas, program penelitian, dan pembelian yang melegitimasi pendudukan tersebut harus dihentikan, jelas Albanese.
Ia menegaskan bahwa Israel, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendudukan itu, harus dimintai pertanggungjawaban.
Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai bentuk hubungan yang berpotensi mendukung atau melegitimasi pendudukan tersebut.
"Jika ditemukan adanya keterlibatan atau persekongkolan, maka hubungan tersebut harus diputus. Inilah langkah pertama yang akan saya ambil," kata Albanese.
Menurut kantor berita Palestina WAFA, Selasa (20/10), korban tewas akibat genosida yang dilakukan pasukan Israel di Gaza bertambah menjadi 74.480 orang, dengan 175.539 lainnya luka-luka sejak 7 Oktober 2023.
Sumber medis melaporkan, rumah sakit di Gaza menerima lima jasad, termasuk empat korban yang baru tercatat, serta 22 korban luka dalam 24 jam terakhir.
Menurut sumber tersebut, total korban tewas sejak gencatan senjata berlaku pada 11 Oktober mencapai 1.522 orang, dengan 5.421 korban luka. Sementara itu, 839 jasad telah ditemukan.
Sumber itu menambahkan, sejumlah korban masih terjebak di bawah reruntuhan atau tergeletak di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat belum bisa menjangkau mereka.
Baca juga: Palestina tuduh Israel hancurkan 90 persen aset pertanian Jalur Gaza
Baca juga: Hamas desak negara Arab dan Muslim boikot politik dan ekonomi Israel
Komentar (0)