Persoalan kisruh bahan bakar minyak (BBM) berpotensi mengancam produktivitas industri, terutama sektor pariwisata, akomodasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga memicu inflasi.
Bahkan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali sejak akhir pekan lalu akibat kendala distribusi pasokan BBM. Permasalahan BBM juga dilaporkan di provinsi lainnya, yakni Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat.
Di sejumlah titik, antrean dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer, menyusur dari alat pompa bahan bakar hingga tepi-tepi jalan raya.
Economist and Head of the Center of Food, Energy, and Sustainable Development (FESD) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, mengatakan secara teori ketika antrean mengular pasti akan banyak menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat di sejumlah daerah hingga mengganggu industri pariwisata.
Hal itu lantaran sektor-sektor banyak membutuhkan sektor akomodasi hingga aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menyebut terganggunya pasokan BBM bakal ada potensi kenaikan biaya logistik yang nantinya diproyeksikan mengancam kenaikan harga barang ataupun jasa.
“Artinya, ada risiko terjadi inflasi yang cukup signifikan di bulan Oktober ini di daerah-daerah tersebut,” ucap Abra dikutip YouTube Kompas TV, Kamis (22/10).
Ia juga menyoroti dampak tidak langsung dari kelangkaan BBM di berbagai daerah, salah satunya di Bali. Pemerintah terpaksa melakukan kebijakan bekerja ataupun sekolah dari rumah yang berpotensi menurunkan aktivitas ekonomi di masyarakat
Ia mengatakan antrean BBM juga berisiko merusak citra Bali sebagai destinasi wisata pariwisata. Sementara itu, di daerah lain, gangguan pasokan BBM dapat menghambat aktivitas bisnis dan perdagangan sehingga menimbulkan kerugian ekonomi.
Selain itu, di beberapa wilayah menerapkan kebijakan bekerja dan belajar dari rumah yang diterapkan pemerintah di sejumlah daerah untuk merespons kelangkaan dan antrean BBM berpotensi menekan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Itu juga perlu dikalkulasi berapa lama, berapa hari kejadian ini berlangsung kalau semakin lama tentu biaya ataupun kerugian ekonomi semakin besar juga,” kata Abra.
Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengatakan persoalan carut-marut tata niaga BBM, khususnya yang bersubsidi yang sudah terjadi sejak bulan lalu akan memberikan dampak negatif terhadap perekonnomian.
Menurutnya, beberapa dampak kelangkaan BBM ini bisa mendorong tingkat inflasi di sektor transportasi. Menurut data BPS misalnya, kata Herry, pada September 2026 inflasi sektor transportasi sudah mencapai 4,84% (yoy) atau 3,81% untuk Januari-September (ytd). Pada periode yang sama, inflasi umum hanya 3,28% (yoy).
“Kenaikan inflasi pada sektor transportasi itu telah mendorong laju kenaikan harga pada kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 4,37% (yoy),” ucap Herry Gunawan kepada Katadata, Rabu (22/10)
Ia mengatakan kenaikan harga akibat kelangkaan BBM akan menekan perekonomian di daerah, yang pada akhirnya akan memengaruhi perekonomian nasional.
“Apalagi, kelangkaan juga terjadi di Pulau Jawa dan Bali, dua wilayah yang turut berkontribusi besar terhadap perekonomian,” ucap Herry.
Ketergantungan pada BBM ImporMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite (RON 90) dari Singapura.
Bahlil mengakui ketergantungan impor ini terjadi di tengah konsumsi minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Sedangkan produksi siap jual (lifting) minyak domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Tak hanya itu, ia mengatakan Indonesia pun masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.
“Dan di beberapa produk-produk RON 90 Pertalite yang disubsidi itu sebagian kita impor masih di Singapura,” kata Bahlil dalam Bali Tech Week 2026 di Sanur, Bali, Senin (19/10).
Bahlil juga menyebut saat ini stok bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite mencapai 16 hari. Jumlah tersebut turun dari angka standar 20 hari.
“Tadi saya mendapat laporan dari Pertamina, secara nasional stok BBM kita itu berada di angka 16-18 hari,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (16/10).
Menurutnya, penurunan stok Pertalite ini disebabkan oleh proses pencampuran BBM yang masih dilakukan di kilang dan terjadinya perpindahan pola konsumsi. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi kini beralih menjadi subsidi. Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan perpindahan ini dilakukan masyarakat karena perbedaan harga antara BBM subsidi dan non-subsidi yang lumayan besar.
“Untuk mengembalikan stok ke 20 hari, kami butuh waktu seminggu. Tapi stok 16-18 hari ini bukan berarti kita kekurangan, masih tergolong oke,” ujarnya.
Komentar (0)