JAKARTA — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan penataan kembali pembangunan ekonomi agar manfaatnya lebih merata dan berpihak kepada masyarakat. Pemerintah tengah mengarahkan transformasi dari pertumbuhan yang belum merata menuju ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kemandirian nasional.
Ketua Umum Relawan Arus Bawah Prabowo, Michael F. Umbas mengatakan, keberhasilan reformasi tidak cukup diukur melalui demokrasi politik yang menjamin kebebasan berserikat, berpendapat, kemerdekaan pers, independensi peradilan, dan pemilu berkala. Demokrasi juga perlu diwujudkan dalam bidang ekonomi agar masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengelola dan menikmati kekayaan negara.
“Demokrasi tidak cukup hanya memberikan ruang bagi rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Demokrasi juga harus menghadirkan kesempatan yang setara bagi rakyat untuk menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi. Inilah salah satu arah koreksi yang sedang dilakukan Presiden Prabowo,” ujar Umbas dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Baca Juga:Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi Terkait Dugaan Korupsi KSO PertaminaIa menilai Pasal 33 UUD 1945 perlu menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi. Semangatnya jelas, ekonomi nasional harus dibangun sebagai usaha bersama dan manfaat pembangunan harus semakin dirasakan rakyat.
"Karena itu, kami melihat dua tahun pemerintahan ini sebagai bagian dari proses menata kembali arah pembangunan agar lebih sesuai dengan amanat konstitusi,” ujarnya.
Orientasi tersebut, menurutnya, menuntut perubahan pola pertumbuhan yang selama ini dinilai terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah, konsumsi barang impor, modal asing, dan utang luar negeri. “Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari kenaikan PDB. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut menciptakan partisipasi rakyat, industrialisasi, produktivitas dan pemerataan. Karena itu, orientasi ekonomi kerakyatan menjadi penting,” katanya.
Baca Juga:Soal Kecelakaan Virgo Transport 8, Pakar Ingatkan Pentingnya Kajian Teknis MenyeluruhUmbas menyebut koperasi, UMKM, BUMN, dan swasta nasional perlu terlibat dalam ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Program Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, rumah subsidi, serta swasembada pangan dipandang sebagai instrumen untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
“Program-program tersebut harus menjadi mesin yang menggerakkan partisipasi ekonomi rakyat. Bukan sekadar program pemerintah, tetapi bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi nasional,” imbuhnya.
Di sisi lain, penguatan pangan dan hilirisasi dinilai penting untuk mengoptimalkan kekayaan alam Indonesia, mulai dari sawit, batu bara, nikel, dan timah hingga emas, perak, tembaga, serta gas alam. Menurut Umbas, pengolahan sumber daya di dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah, memperkuat industri nasional, dan memperluas manfaat ekonomi.
“Indonesia tidak boleh selamanya hanya menjadi pemasok bahan mentah. Hilirisasi dan industrialisasi merupakan bagian penting untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat kapasitas nasional dan menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas,” katanya.
Baca Juga:Puncak HUT Ke-81 TNI Batal Digelar di Monas, Ini AlasannyaDalam sektor pembiayaan, Umbas menempatkan Danantara sebagai bagian dari upaya mengonsolidasikan aset BUMN dan memperkuat pendanaan pembangunan serta program kesejahteraan. Kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri juga dinilai dapat meningkatkan kontribusi devisa terhadap perekonomian domestik.
“Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi. Kekuatan modal dan devisa yang berasal dari aktivitas ekonomi nasional harus semakin mampu menggerakkan pembangunan di dalam negeri,” ujarnya.
Ia turut menyoroti optimalisasi penerimaan negara melalui penegakan hukum terhadap praktik transfer pricing, under invoicing, dan fraud. Selain itu, Umbas juga menyoroti penataan penguasaan sumber daya alam melalui Satgas PKH, moratorium izin HGU perkebunan yang dikuasai segelintir pihak, serta pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Langkah tersebut, menurutnya, perlu memastikan pengelolaan kekayaan alam berorientasi pada kepentingan nasional.
“Prinsipnya adalah memastikan sumber daya alam dikelola untuk kepentingan nasional. Kebutuhan dalam negeri harus dipastikan terlebih dahulu, sementara surplusnya dapat dialokasikan untuk ekspor,” tegasnya.
Baca Juga:Gelar Rapat Paripurna, Partai Nasdem Dukung Raperda Penetapan 87 Persen Lahan Baku SawahPemerataan pembangunan, lanjut Umbas, juga harus mencakup akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ia menyoroti Program Sekolah Rakyat yang menyasar sekitar empat juta anak terlantar, cek kesehatan gratis, fasilitas perumahan FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah, KUR Perumahan bagi UMKM, serta program bedah rumah.
“Pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan pembangunan manusia. Pendidikan, kesehatan dan perumahan merupakan kebutuhan mendasar yang harus mendapatkan akses semakin luas,” tuturnya.
Dalam bidang demokrasi, Umbas menekankan pentingnya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan konkret. Ia menyebut sejumlah regulasi, antara lain UU Perlindungan Tenaga Kerja, UU Reformasi Agraria, UU Perlindungan PRT, KUHP, dan KUHAP, serta Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis digital yang disebut membatasi potongan biaya atau komisi aplikator maksimal 8 persen.
“Demokrasi harus mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan konkret. Karena itu, pelembagaan aspirasi rakyat menjadi bagian penting dari perjalanan reformasi yang terus kita lanjutkan,” katanya.
Baca Juga:Pemprov DKI Pastikan Jalur Sepeda Tetap DipertahankanUmbas pun menegaskan Relawan Arus Bawah Prabowo akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran agar sejalan dengan amanat UUD 1945. Ia berharap penataan ekonomi, penguatan industri nasional, pemerataan kesejahteraan, dan pelembagaan aspirasi rakyat dapat berjalan secara konsisten.
“Kami, relawan Arus Bawah Prabowo, akan mengawal agar koreksi ini berjalan konsisten. Tujuannya adalah bangsa yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang merakyat untuk mewujudkan kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
#nasional
Komentar (0)