Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kebudayaan memperkuat pelindungan dan pelestarian budaya dalam dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha yang saat ini memimpin Kementerian Kebudayaan menjadikan pelindungan budaya sebagai salah satu fokus yang diarahkan dalam dua tahun pertama pemerintahan tersebut.
Dalam keterangan resmi kementerian yang diterima di Jakarta, Kamis, Kementerian Kebudayaan dalam perlindungan budaya untuk menjaga warisan budaya sekaligus memastikan keberlanjutan tradisi.
Langkah tersebut tercatat seperti Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional meningkat dari 10 penetapan pada 2024 menjadi 85 penetapan pada 2025, kemudian mencapai 7.471 penetapan sepanjang Januari hingga awal Oktober 2026.
Baca juga: Indonesia–Malaysia perkuat kerja sama kebudayaan
Pada Warisan Budaya Takbenda Indonesia, capaian 2024 sebanyak 272 penetapan, sedangkan capaian hingga September 2026 mencapai 550 penetapan.
Penguatan status disertai pelestarian fisik melalui pemugaran Istana Dalam Loka di Nusa Tenggara Barat, revitalisasi Rumah Tabuik di Sumatera Barat, dan pendampingan pemugaran candi. Pada 2026, program revitalisasi istana dan keraton mencakup 21 objek.
Di tahun ini, fasilitasi kekayaan intelektual mencakup 129 pencatatan hak cipta, 25 pendaftaran merek, dan 250 pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal.
Hingga September 2026, Gerakan Seniman Masuk Sekolah menjangkau 216 sekolah dan 3.521 peserta didik. Dukungan kepada masyarakat adat dan penghayat kepercayaan menjangkau 43 lembaga hingga September 2026.
Baca juga: Kementerian Kebudayaan berupaya lestarikan tradisi lisan dan tertulis
Pada 2027, Gerakan Seniman Masuk Sekolah ditargetkan menjangkau sedikitnya 341 lembaga. Dukungan masyarakat adat dan penghayat kepercayaan mencakup fasilitasi 40 lembaga, pengembangan 22 desa adat, dan peningkatan kapasitas 550 orang.
Kemudian, Kementerian Kebudayaan juga mendorong pemajuan kebudayaan di daerah melalui balai dan kantor pelestarian kebudayaan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2026, jaringan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi terdiri atas 33 unit, yakni 30 Balai Pelestarian Kebudayaan dan tiga Kantor Pelestarian Kebudayaan. Balai dan kantor pelestarian menjadi simpul kerja kebudayaan di daerah.
Baca juga: Kementerian Kebudayaan rancang revitalisasi Candi Muara Takus
Penguatan daerah ditopang pendanaan berkelanjutan melalui Dana Indonesia Raya, yang sebelumnya bernama Dana Indonesiana.
Pada 2026, Kementerian Kebudayaan mengumumkan alokasi Rp500 miliar dari hasil pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan. Sementara itu, pada 2025, porsi penerima manfaat di daerah dengan IPK di bawah rata-rata nasional mencapai 58 persen, meningkat sekitar dua poin persentase dibandingkan 2024.
Kementerian Kebudayaan dalam pelaksanaannya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan.
Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan berdiri sebagai kementerian tersendiri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2024. Pembentukannya memperkuat kedudukan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan: meneguhkan identitas, menjaga persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas pengaruh Indonesia di dunia.
Baca juga: Kementerian Kebudayaan tingkatkan penetapan cagar budaya nasional
Baca juga: Dua tahun Kemenbud: Menjaga dan mengembangkan napas peradaban
Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha yang saat ini memimpin Kementerian Kebudayaan menjadikan pelindungan budaya sebagai salah satu fokus yang diarahkan dalam dua tahun pertama pemerintahan tersebut.
Dalam keterangan resmi kementerian yang diterima di Jakarta, Kamis, Kementerian Kebudayaan dalam perlindungan budaya untuk menjaga warisan budaya sekaligus memastikan keberlanjutan tradisi.
Langkah tersebut tercatat seperti Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional meningkat dari 10 penetapan pada 2024 menjadi 85 penetapan pada 2025, kemudian mencapai 7.471 penetapan sepanjang Januari hingga awal Oktober 2026.
Baca juga: Indonesia–Malaysia perkuat kerja sama kebudayaan
Pada Warisan Budaya Takbenda Indonesia, capaian 2024 sebanyak 272 penetapan, sedangkan capaian hingga September 2026 mencapai 550 penetapan.
Penguatan status disertai pelestarian fisik melalui pemugaran Istana Dalam Loka di Nusa Tenggara Barat, revitalisasi Rumah Tabuik di Sumatera Barat, dan pendampingan pemugaran candi. Pada 2026, program revitalisasi istana dan keraton mencakup 21 objek.
Di tahun ini, fasilitasi kekayaan intelektual mencakup 129 pencatatan hak cipta, 25 pendaftaran merek, dan 250 pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal.
Hingga September 2026, Gerakan Seniman Masuk Sekolah menjangkau 216 sekolah dan 3.521 peserta didik. Dukungan kepada masyarakat adat dan penghayat kepercayaan menjangkau 43 lembaga hingga September 2026.
Baca juga: Kementerian Kebudayaan berupaya lestarikan tradisi lisan dan tertulis
Pada 2027, Gerakan Seniman Masuk Sekolah ditargetkan menjangkau sedikitnya 341 lembaga. Dukungan masyarakat adat dan penghayat kepercayaan mencakup fasilitasi 40 lembaga, pengembangan 22 desa adat, dan peningkatan kapasitas 550 orang.
Kemudian, Kementerian Kebudayaan juga mendorong pemajuan kebudayaan di daerah melalui balai dan kantor pelestarian kebudayaan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2026, jaringan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi terdiri atas 33 unit, yakni 30 Balai Pelestarian Kebudayaan dan tiga Kantor Pelestarian Kebudayaan. Balai dan kantor pelestarian menjadi simpul kerja kebudayaan di daerah.
Baca juga: Kementerian Kebudayaan rancang revitalisasi Candi Muara Takus
Penguatan daerah ditopang pendanaan berkelanjutan melalui Dana Indonesia Raya, yang sebelumnya bernama Dana Indonesiana.
Pada 2026, Kementerian Kebudayaan mengumumkan alokasi Rp500 miliar dari hasil pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan. Sementara itu, pada 2025, porsi penerima manfaat di daerah dengan IPK di bawah rata-rata nasional mencapai 58 persen, meningkat sekitar dua poin persentase dibandingkan 2024.
Kementerian Kebudayaan dalam pelaksanaannya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan.
Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan berdiri sebagai kementerian tersendiri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2024. Pembentukannya memperkuat kedudukan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan: meneguhkan identitas, menjaga persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas pengaruh Indonesia di dunia.
Baca juga: Kementerian Kebudayaan tingkatkan penetapan cagar budaya nasional
Baca juga: Dua tahun Kemenbud: Menjaga dan mengembangkan napas peradaban
Komentar (0)