Pinjol Jadi Jalan Pintas, Publik Dorong Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Pantau — Tekanan kebutuhan pokok hingga penggunaan pinjaman online menjadi sorotan warga dalam evaluasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Warga meminta pemerintah lebih peka terhadap kesulitan ekonomi keluarga dan memastikan kebijakan publik memberi manfaat nyata.

Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Titipan Rakyat di Palmerah, Jakarta Barat. 

Sejumlah narasumber turut menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pemerintah dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal kebijakan.

Ketua RT 01/012 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Abdul Malik Hamzah, menilai tekanan ekonomi rumah tangga dapat memicu persoalan sosial. 

Kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari juga berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga.

Dalam kondisi keuangan yang mendesak, sebagian warga bahkan mencari pinjaman online untuk memperoleh dana. 

Situasi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah perlu memberi perhatian lebih besar terhadap kondisi masyarakat di tingkat bawah.

“Ada juga masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman online karena membutuhkan uang,” ujar Malik dalam diskusi tersebut, Rabu (21/2/2026).

Malik meminta pemerintah mengukur keberhasilan kebijakan melalui manfaat yang benar-benar dirasakan warga. 

Ia juga berharap pemerintah memperkuat perlindungan daya beli dan membantu keluarga memenuhi kebutuhan pokok.

Selain persoalan ekonomi, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus, menyoroti fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. 

Ia menilai dominasi dukungan politik kepada pemerintah di parlemen memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif.

Lucius mendorong masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. 

Menurutnya, partisipasi warga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik.

Pengawasan pemerintah, dalam pandangannya, tidak cukup hanya mengandalkan DPR. 

Keterlibatan publik juga diperlukan untuk meminta penjelasan atas kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.

Pengamat politik Fadli Zikry menilai kemampuan pemerintah menjawab persoalan masyarakat dapat memengaruhi dukungan politik terhadap Prabowo pada Pemilu 2029. 

Ia menekankan pentingnya menilai program berdasarkan dampak yang dirasakan warga, bukan sekadar jumlah program atau pencapaian yang diumumkan.

“Kalau program pemerintah tidak benar-benar pro-rakyat dan masyarakat tidak merasakan manfaatnya, Prabowo berpotensi kehilangan dukungan pada Pemilu 2029. Pada akhirnya, masyarakat akan menilai pemerintah berdasarkan apa yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari,” beber Fadli.

Fadli juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan secara terbuka. 

Langkah tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi program yang efektif dan memperbaiki kebijakan yang belum menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya evaluasi program secara berkala, terutama saat persoalan ekonomi rumah tangga masih menjadi keluhan warga.

Diskusi tersebut menempatkan daya beli, pemenuhan kebutuhan pokok, dan akses masyarakat terhadap perlindungan sosial sebagai persoalan penting dalam evaluasi pemerintahan. 

Para narasumber juga menyoroti perlunya pengawasan kebijakan yang lebih kuat agar pemerintah tetap bertanggung jawab kepada publik.

Pada akhirnya, masyarakat menilai kebijakan melalui dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan pemerintah menjawab kebutuhan warga menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai pelaksanaan program dan arah kebijakan nasional.