Pemerintah menguji coba penyajian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan metode prasmanan di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 10 provinsi. Metode ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan keamanan pangan dan mutu gizi makanan dalam pelaksanaan program MBG.
Uji coba tersebut merupakan bagian dari empat prioritas pembenahan MBG yang ditegaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program MBG, Senin (19/10). Empat prioritas itu meliputi percepatan pemerataan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), perbaikan tata kelola dapur SPPG, peningkatan keamanan dan mutu gizi makanan, serta penertiban data penerima manfaat dan pemberantasan penyimpangan.
"Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kekurangan harus dibenahi, tata kelola ditertibkan, dan penyimpangan kita tindak tegas," ujar Zulhas dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Empat Prioritas Pembenahan MBG
Prioritas pertama adalah mempercepat pemerataan layanan MBG ke wilayah 3T, termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengaktifkan 480 SPPG baru di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur pada 2 Oktober. Selanjutnya, 980 SPPG baru di Sumatra, Kalimantan, dan Bali diaktifkan pada 14 Oktober.
Pada tahap III yang dijadwalkan berlangsung pada minggu keempat Oktober, perluasan layanan akan difokuskan pada pesantren dan sekolah keagamaan di daerah terpencil. Petunjuk teknis SPPG di wilayah 3T juga ditargetkan rampung pada pekan tersebut untuk memberikan kepastian operasional bagi SPPG yang telah diaktifkan.
Prioritas kedua adalah memperbaiki tata kelola penyelenggaraan MBG. Salah satu langkah yang diterapkan ialah skema insentif baru sebesar Rp 2.000 per porsi yang berlaku mulai 2 Oktober 2026.
Pemerintah juga melakukan pendataan ulang untuk memastikan SPPG yang beroperasi memenuhi persyaratan. Berdasarkan ketentuan Surat Penetapan Sementara 2 (SPS 2), SPPG yang memenuhi kriteria operasional harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang dikenai penghentian operasional atau suspend, tidak pernah mengalami kejadian fatal, serta melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.
Data BGN mencatat sebanyak 26.385 SPPG berstatus operasional dalam SPS 2.
Prioritas ketiga adalah meningkatkan keamanan pangan dan mutu gizi makanan. Menindaklanjuti arahan Presiden, pemerintah melakukan benchmarking ke negara lain yang telah berpengalaman menjalankan program makan di sekolah, di antaranya Jepang dan Italia.
Salah satu langkah yang telah diuji coba adalah penyajian MBG dengan metode prasmanan di 66 SPPG pada 10 provinsi. Metode ini diharapkan dapat menjaga makanan tetap hangat saat disajikan, mengurangi sisa makanan, sekaligus memperkuat edukasi gizi melalui keterlibatan guru dan siswa. Hasil uji coba akan dievaluasi secara berkala sebelum diperluas ke daerah lain.
Prioritas keempat adalah menertibkan data penerima manfaat dan memberantas penyimpangan. Data penerima MBG ke depan harus tervalidasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address/BNBA) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data tersebut mencakup siswa, santri, dan kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, serta ibu menyusui. Integrasi data menjadi dasar penetapan sasaran dan evaluasi dampak MBG agar penyaluran program lebih akurat dan tepat sasaran.
Zulhas juga menegaskan pembenahan harus disertai pembersihan praktik penyimpangan, termasuk perantara dan kerja sama oknum yang mengarah pada korupsi.
"Kalau dulu itu, yayasan-yayasan dibentuk, titik ditentukan, ya akhirnya kerjasama korupsi, itu yang kita bersihkan. Dan kalau ada kesalahan yang sengaja, (bukti) jelas terang-benderang, bisa dibawa ke pengadilan," tegas Zulhas.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat peran Satgas MBG di daerah dalam melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Kepala BGN Jelaskan Uji Coba MBG Prasmanan
Kepala BGN, Sudaryono menjelaskan, metode prasmanan diterapkan dengan membawa makanan dalam kondisi hangat ke kelas untuk kemudian disajikan kepada siswa. Cara ini diharapkan dapat menjaga kualitas makanan karena jeda antara proses memasak dan waktu makan menjadi lebih singkat.
"Per hari ini, di tanggal 5 ini kita sudah piloting di mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Jadi makanan dibawa hangat-hangat ke kelas, kemudian disajikan di kelas," ujar Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar.
Menurut Sudaryono, penyajian langsung di kelas diharapkan membuat makanan lebih hangat dan segar saat dikonsumsi sekaligus mengurangi risiko kerusakan makanan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan.
"Kita harapkan satu, makanannya lebih enak karena hangat-hangat. Yang kedua, tentu saja lebih fresh karena tidak ada delay waktu. Sehingga mengurangi risiko kerusakan makanan yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan," jelasnya.
Metode prasmanan juga diharapkan dapat mengurangi sisa makanan karena siswa bisa mengambil tambahan apabila makanan masih tersedia.
"Sejauh ini tadi saya dapat laporan, tingkat kehabisan makanannya bagus. Jadi lebih fresh, kemudian ada yang mungkin mau nambah, masih ada sisa bisa nambah. Dan waste-nya lebih sedikit karena prasmanan," kata Mas Dar.
Di samping kualitas makanan, metode ini juga diharapkan memperkuat edukasi gizi melalui keterlibatan guru dan siswa. Namun, penerapannya membutuhkan pembiasaan dan pelatihan yang memadai.
"Kalau prasmanan ini memang, kalau sudah terbiasa akan bagus, sama seperti di negara lain. Cuman memang perlu ada training yang cukup," ungkapnya.
Hasil uji coba tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum metode prasmanan diterapkan lebih luas. Evaluasi dilakukan untuk melihat penerapan metode ini dalam mendukung kualitas penyajian makanan dan pelaksanaan MBG.
BGN Perkuat Pengawasan Operasional Dapur
Selain menguji coba metode penyajian, BGN juga memperkuat pengawasan operasional SPPG melalui pemanfaatan teknologi. Salah satu upayanya adalah menghubungkan CCTV dapur ke pusat pemantauan dengan dukungan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Sudaryono mengatakan seluruh dapur telah memiliki CCTV, tetapi rekamannya selama ini masih digunakan untuk kebutuhan internal masing-masing dapur. BGN sedang menguji coba sistem yang menghubungkan CCTV sejumlah dapur ke pusat agar penerapan standar operasional prosedur (SOP) dapat dipantau.
"Jadi semua dapur itu sudah punya CCTV, hanya CCTV-nya belum (terkoneksi), hanya dikonsumsi oleh internal dari dapur itu. Sehingga kami sedang piloting, ada sekitar 70-an dapur yang kita piloting, untuk CCTV-nya kita tarik ke pusat, kita kasih artificial intelligence, sehingga kita bisa memonitor SOP. Apakah SOP pengolahan, SOP persiapan, SOP cuci ompreng, dan sebagainya," kata Sudaryono.
Pengawasan tersebut mencakup SOP pengolahan dan persiapan makanan hingga pencucian ompreng. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan mengurangi risiko kejadian fatal dalam pelaksanaan MBG.
Sebagai informasi, rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri PPN/Bappenas, Menteri Agama, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Kepala BPKP, Wakil Kepala BGN, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.
(ega/ega)
Komentar (0)