JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P tidak ingin banyak mengomentari evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sebab, bagi partai di luar pemerintahan tersebut, evaluasi sudah diekspresikan oleh publik melalui sejumlah aksi demonstrasi.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia hingga Tugu Tani, Jakarta, Selasa (20/10/2026) sore. Mereka menyuarakan lima tuntutan, yakni penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla); perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi; perlindungan kebebasan berpendapat; pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta peningkatan akses dan keterjangkauan layanan publik.
Aksi yang mengkritisi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga berlangsung di sejumlah daerah. Di Bandung, Jawa Barat, misalnya, mahasiswa berunjuk rasa menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi berunjuk rasa di Gedung DPRD DI Yogyakarta, Kota Yogyakarta.
Persoalan yang disuarakan kurang lebih sama, mulai dari bencana karhutla yang tak kunjung tertangani, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah daerah.
Tidak mudah memimpin rakyat yang dua ratusan juta dengan kebebasan era medsos yang hampir tanpa batas.
Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P di Jakarta, Rabu (21/10/2026), memilih menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat. Menurut dia, situasi dan kondisi saat ini sudah mengekspresikan pandangan publik secara nyata.
”Ya, penilaian itu sudah terekspresi lewat demo-demo, ribut-ribut di mana-mana, jadi saya tidak usah komentar. Anda bisa lihat sendiri, kan?,” ujar Komarudin.
Komarudin berpandangan, sebagai partai di luar pemerintahan, pernyataan atau kritik yang dilontarkannya kerap dicap sarat kepentingan politik. Oleh karena itu, ia enggan banyak berkomentar dan menyerahkan evaluasi kinerja pemerintah kepada rakyat yang merasakan dampaknya secara langsung.
”Kalau saya ini politisi, apalagi orang di luar pemerintah, kalau saya ngomong pasti bilang, 'Oh, itu karena oposisi, jadi ngomongnya begitu.' Jadi, biarlah rakyat yang menilai sendiri,” tutur Komarudin.
Ketika ditanya mengenai kegelisahan di tengah masyarakat, legislator asal Papua ini mencontohkan persoalan lingkungan, seperti bencana asap akibat karhutla yang menurutnya kerap berulang tanpa mitigasi serius dari negara.
”Tidak gelisah bagaimana? Sekarang saya kemarin ke Ambon tidak bisa mendarat karena asap dari Kalimantan masih penuh di sana. Padahal itu setiap tahun peristiwa seperti begitu, masa negara tidak punya antisipasi mengatasi hal-hal itu?” kata Komarudin.
Selain masalah lingkungan, ia juga menyinggung dampak perlambatan ekonomi yang dirasakan masyarakat di daerah.
”Iya pasti, kalau itu semua orang merasakan. Tuh, kan, penerbangan juga semakin berkurang, itu pasti ada dampaknya. Tetapi sekali lagi kalau saya ngomong pasti dibilang, ngomong apa pun pasti kami di luar pemerintahan... biarlah rakyat sendiri yang menilai,” tutur Komarudin.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan, dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran tentu bukan perjalanan yang mudah dan mulus. ”Tidak mudah memimpin rakyat yang dua ratusan juta dengan kebebasan era medsos yang hampir tanpa batas,” kata Hermawi.
Oleh karena itu, lanjut Hermawi, Presiden Prabowo harus menjaga konsistensi kepemimpinannya, termasuk ketegasan dalam memilih para pembantu yang sungguh-sungguh berpihak pada kesejahteraan rakyat. Seluruh program prioritas pemerintah harus terus ditingkatkan.
Selain itu, pemerintah juga perlu lebih terbuka dalam mendengar aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam program yang menjawab kebutuhan rakyat. ”Ke depan pemerintah harus makin aspiratif, tidak bosan-bosannya mendengar keluhan rakyat,” ucap Hermawi.
Komentar (0)