Ada Lagi MBG 2.0! BGN Janji Fokus pada Keamanan Pangan, Tak Hanya Jumlah Penerima

JAKARTA, DISWAY.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) menjanjikan perubahan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui revolusi MBG 2.0. 

Kali ini, BGN menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak lagi hanya berorientasi pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga pada keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan penguatan pengawasan.

Data dari BGN, Program MBG telah berjalan dalam skala besar dengan total penerima manfaat mencapai 57.491.334 jiwa.

Melibatkan 1.027.998 tenaga kerja, serta didukung oleh 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.

BACA JUGA:Kondisi Terkini 80 Siswa SMPN 2 Cisarua Bogor Usai Diduga Keracunan MBG, Gejala Awal Ditelusuri

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan bahwa BGN telah merombak cara kerja program. Perhatian terhadap MBG tidak lagi hanya mengenai seberapa luas jangkauan program.

Tetapi juga bagaimana memastikan makanan yang diberikan aman, bergizi, tepat sasaran, dan memenuhi standar.

"Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi seaman apa? BGN mengambil keputusan besar, tidak sekadar memperbaiki, tapi merombak cara kerja," jelas Tysa, Rabu, 21 Oktober 2026.

Menurut Tysa, berbagai perubahan dalam pelaksanaan MBG merupakan merupakan bagian dari upaya BGN untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 

BACA JUGA:100 Anak Diduga Keracunan MBG di Cirebon, Siswa dan Guru Alami Mual hingga Diare

Berbagai masukan yang berkembang, kara Tysa, menjadi bahan evaluasi bagi BGN untuk membenahi tata kelola, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan standar pelaksanaan program.

Dalam kerangka MBG 2.0, BGN melangkah lebih maju dengan menghadirkan berbagai perubahan dalam pelaksanaan program. 

Berbagai langkah telah dilakukan BGN seperti memperkuat standar keamanan pangan melalui kewajiban setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

BACA JUGA:MBG Diklaim Bikin Siswa Rajin Masuk Sekolah, DEN Tetap Ingatkan Kualitas Menu

BGN juga melakukan pembaruan terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bagian dari penataan kembali hubungan kerja, pembagian tanggung jawab, serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan program.