BI Pertahankan BI Rate 5,75%, Bagaimana Kebijakan Terbaru untuk Rupiah?

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,75 persen pada Oktober 2026. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya tekanan eksternal yang berpotensi memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 20–21 Oktober 2026, BI juga memutuskan menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,00 persen. Sementara itu, suku bunga Lending Facility tetap di level 6,50 persen.

"RDG Bank Indonesia pada 20–21 Oktober 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen," kata Gubernur BI Destry Damayanti dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. BI Perkuat Kebijakan untuk Jaga Rupiah
Selain mempertahankan BI-Rate, BI memperkuat kebijakan insentif untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Kebijakan ini menjadi salah satu upaya bank sentral untuk menarik aliran modal asing sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Penguatan insentif DNDF juga diarahkan untuk mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas). Dengan pasar yang semakin berkembang, BI diharapkan memiliki dukungan lebih kuat dalam mengelola gejolak nilai tukar di tengah tekanan dari luar negeri.
 

BI menegaskan kebijakan moneter tetap berfokus pada stabilitas rupiah. Di saat yang sama, bank sentral berupaya menjaga inflasi pada sasaran 2,5 persen, dengan deviasi plus minus 1 persen pada 2026 dan 2027. BI Siapkan Penyesuaian Kebijakan jika Diperlukan BI menyatakan akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia. Bank sentral juga membuka ruang untuk melakukan penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan guna menjaga stabilitas perekonomian.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, termasuk menempuh langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan guna menjaga konsistensi dalam menjaga stabilitas perekonomian," papar Destry.